PONTIANAK,Discoverynews.id ~ Kasus dugaan korupsi dana retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA) di lingkungan Disnakertrans Provinsi Kalimantan Barat kini telah memasuki babak baru setelah Ditreskrimsus Polda Kalbar resmi menuntaskan penyidikan perkara penyimpangan pengelolaan uang retribusi pengesahan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Tahun Anggaran 2025.
Penuntasan penyidikan ini menandai keseriusan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas tindak pidana korupsi yang mencoreng instansi pemerintahan tersebut.
Dalam perkembangan penyidikan ini, satu orang berinisial SO yang menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) Disnakertrans Kalbar Tahun 2025 telah ditetapkan sebagai tersangka utama.
Penetapan tersangka ini didasarkan pada serangkaian alat bukti yang cukup kuat terkait penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan dana retribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Berdasarkan hasil audit resmi dari Inspektorat Provinsi Kalbar, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat kasus korupsi ini mencapai angka Rp448.082.652.
Angka kerugian yang cukup fantastis ini menunjukkan adanya celah kebocoran anggaran yang dimanfaatkan secara melawan hukum oleh oknum pejabat terkait.
Sebagai langkah nyata dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara, tim penyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar juga bergerak cepat dengan menyita sejumlah aset milik tersangka dengan taksiran nilai mencapai Rp150 juta.
Penyitaan aset ini diharapkan dapat mengembalikan sebagian kerugian negara yang telah digarong oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Proses hukum terhadap tersangka kini telah bergeser ke tahap penuntutan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum.
Sebagai tindak lanjut dari status P-21 tersebut, Polda Kalbar menjadwalkan penyerahan tersangka beserta barang bukti atau Tahap II pada hari Selasa, 17 November 2026.
Atas perbuatannya, tersangka SO dijerat dengan sejumlah pasal berlapis dengan ancaman pidana maksimal hingga 20 tahun penjara.
Ancaman hukuman yang sangat berat ini diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan keras bagi pejabat lainnya agar tidak main-main dengan keuangan negara. (R)
Author: KALIMANTAN BARAT
