Kupang, DiscoveryNewsId_Dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang menuai sorotan dari Himpunan mahasiswa amarasi (HIMARASI). Hal tersebut muncul saat pemberitaan dari Kompas.Id yang menerangkan bahwa kasus tersebut telah dilaporkan ke Mapolda Nusa Tenggara Timur.
Rini Teuf, Katum HIMARASI melalui rilisan tertulis via WhatsApp pada media menyatakan sikap solidaritas penuh atas panggilan kemanusiaan dan dan keadilan bagi korban. Jumat, 13/11/2026.
Rini menilai kasus ini bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan luka mendalam bagi seluruh perempuan di NTT yang menuntut rasa aman dan keadilan tanpa pandang bulu.
Ia mengaku merasakan dan memahami betul ketakutan, tekanan, serta hambatan psikologis yang sering kali dihadapi oleh korban kekerasan seksual.
HIMARASI juga mengecam keras segala bentuk penyalahgunaan relasi kuasa (abuse of power) oleh pejabat publik untuk melakukan penekanan, intimidasi, atau pembungkaman terhadap korban.
“Posisi jabatan politik tidak boleh menjadi tameng untuk mencederai harkat dan martabat perempuan,” tegas ketum HIMARASI
Desak Polda NTT Usut Transparan dan Profesional
HIMARASI menuntut Polda NTT untuk bekerja secara profesional, objektif, transparan, dan tidak pandang bulu dalam memproses laporan ini.
“Jabatan atau status sosial terlapor sebagai kepala daerah dinilai tidak boleh menjadi hambatan atau intervensi dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan” kata Rini
HIMARASI juga mengajak seluruh aliansi gerakan perempuan, lembaga bantuan hukum, mahasiswa, dan masyarakat sipil untuk bersatu padu mengawal kasus ini.
“Kekerasan terhadap perempuan di tanah NTT harus dihentikan sekarang juga!” seru HIMARASI.
HIMARASI menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus bersama-sama mengawal jalannya proses hukum di Polda NTT hingga tuntas.
“Kami memastikan bahwa korban tidak akan berjalan sendirian dalam mencari keadilan dan pemulihan hak-haknya,”ungkapnya
Di akhir rilisnya, HIMARASI menyampaikan pernyataan yang menyentuh:
“Peristiwa ini menjadi
tamparan keras bagi kita semua bahwa tidak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi perempuan. Ke mana lagi kami harus menggantungkan rasa aman, ketika pemimpin daerah yang seharusnya melindungi rakyatnya justru diduga mencederai martabat perempuan seperti ini?”
Hingga berita ini ditayangkan, kasus ini masih dalam penangan pihak Polda Nusa Tenggara Timur.
***Red
Author: Risal Boimau
