oleh

Bongkar Jaringan Kayu Ilegal Kalbar: Tersangka EW Resmi Diserahkan ke Kejaksaan Sanggau

KALBAR SANGGAU,Discoverynews.id ~ Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan secara resmi menyerahkan tersangka berinisial EW beserta barang bukti perkara pengangkutan kayu olahan tanpa dokumen sah kepada Kejaksaan Negeri Sanggau, Kalimantan Barat, pada hari Kamis, 13 November 2026.

Peristiwa hukum yang bermula dari pengungkapan di Kabupaten Sanggau pada awal Oktober 2026 ini kini resmi memasuki babak baru setelah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menyatakan berkas perkara lengkap pada 5 November 2026.

Langkah penyerahan tahap dua tersebut dilakukan guna memastikan setiap kejahatan peredaran hasil hutan ilegal ditindaklanjuti secara tuntas melalui proses peradilan yang transparan dan berkeadilan.

Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom, menegaskan bahwa penindakan ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam mengawasi jalur peredaran hasil hutan serta mencegah kerugian ekologis maupun finansial negara akibat praktik pembalakan liar.

Dalam pemeriksaan intensif yang dilakukan penyidik, tersangka EW mengungkapkan bahwa aksi pengangkutan kayu ilegal tersebut dilakukan atas perintah langsung seseorang berinisial AK yang bertindak sebagai pemilik kayu asal wilayah Sandai, Kabupaten Ketapang, dengan tujuan pengiriman menuju sebuah tempat penggergajian kayu atau sawmill di Kabupaten Kubu Raya.

Keterangan penting ini saat ini tengah dikembangkan lebih lanjut oleh penyidik guna membongkar jaringan yang lebih luas serta memburu pihak-pihak lain yang turut menikmati hasil kejahatan kehutanan tersebut.

Atas perbuatannya, tersangka EW dijerat dengan sangkaan melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 83 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah melalui ketentuan perundang-undangan terkait Cipta Kerja.

Pihak Kementerian Kehutanan juga memberikan peringatan keras kepada seluruh pelaku usaha di sektor kehutanan agar senantiasa mematuhi regulasi yang berlaku dengan memastikan legalitas serta keabsahan asal-usul kayu yang diterima maupun diperdagangkan demi terciptanya iklim industri yang sehat.

Baca Juga  Ada Apa dengan Pandangan Fraksi PDIP Terhadap Raperda APBD Tahun 2027.

Penegakan hukum yang konsisten ini diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus melindungi kelestarian sumber daya hutan di Kalimantan Barat dari ancaman kerusakan yang masif dan berkelanjutan. (R)