oleh

Jabatan Bukan Tameng Hukum! BEM Undana Tolak Penundaan Pemeriksaan Bupati Kupang, Desak Polda NTT Tetap Independen.

Kupang, DiscoveryNewsId_Upaya penundaan pemeriksaan Bupati Kupang menuai penolakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Nusa Cendana (UNDANA) pada kasus dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) terhadap seorang perempuan berinisial RWM(21).

Penolakan ini muncul ketika kuasa hukum terlapor, mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan atas kliennya dengan alasan jadwal pemeriksaan tersebut bertepatan dengan agenda terjadwal Bupati Kupang bersama DPRD Kabupaten Kupang. Selasa, 17/11/2026

Sebelumnya, Polda NTT melalui Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Yosef Lede sebagai terlapor pada Rabu, 18 November 2026.

Menurut ketua BEM Undana, Glen Snae, proses hukum harus berjalan berdasarkan mekanisme yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan. Jabatan publik tidak boleh menjadi alasan untuk memperoleh perlakuan khusus, terlebih ketika seseorang sedang dimintai keterangan dalam suatu perkara pidana.

Ia menambahkan bahwa agenda pemerintahan tidak semestinya secara otomatis ditempatkan di atas kewajiban seseorang untuk memenuhi panggilan penyidik. Jika terdapat permohonan penundaan, penyidik tentu memiliki kewenangan untuk menilai alasan tersebut. Namun, penilaian harus dilakukan secara objektif, berdasarkan kebutuhan penyidikan dan ketentuan hukum, bukan karena kedudukan atau jabatan pihak yang dipanggil.

“Jabatan adalah amanah publik, bukan tameng untuk menghindari proses hukum. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, kami menolak apabila agenda jabatan dijadikan alasan yang dengan mudah menggeser proses pemeriksaan. Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum dapat menyesuaikan diri dengan kepentingan kekuasaan,” tegas Ketua BEM Undana.

Glen mengingatkan bahwa perkara ini bukan sekadar persoalan pemeriksaan seorang pejabat daerah. Di dalamnya terdapat kepentingan perlindungan terhadap perempuan yang melaporkan dugaan kekerasan seksual, penghormatan terhadap hak korban, serta kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Dalam perkara kekerasan seksual, proses pemeriksaan harus dilakukan secara profesional, independen, dan sensitif terhadap kondisi korban. Identitas serta privasi korban wajib dilindungi. Penyidik juga perlu memastikan bahwa setiap saksi dapat memberikan keterangan secara bebas, tanpa tekanan, intimidasi, maupun pengaruh dari pihak mana pun.

Baca Juga  Komisi VI DPR Akan Panggil Pertamina, Soroti Dampak Kenaikan BBM Nonsubsidi

Glen menegaskan bahwa BEM Undana tidak sedang meminta penyidik untuk mengabaikan prosedur hukum atau menetapkan kesimpulan sebelum seluruh proses pembuktian selesai.

“Yang kami tuntut adalah konsistensi penegakan hukum: setiap laporan harus ditangani secara serius, setiap keterangan harus diperiksa secara objektif, dan setiap pihak harus diperlakukan setara di hadapan hukum,” Ujar, Ketua Bem Undana.

Bem Undana juga menantang Polda NTT untuk membuktikan bahwa independensi penegakan hukum tidak hanya sebatas pernyataan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam tindakan.

Apabila permohonan penundaan memiliki alasan objektif yang dapat dibenarkan menurut hukum, penyidik harus memastikan adanya jadwal pemeriksaan pengganti yang jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan. Apabila alasan yang diajukan semata-mata berkaitan dengan agenda kedinasan, hal tersebut tidak boleh otomatis mengesampingkan kepentingan proses hukum.

Diakhir pernyataan sikap ini, BEM UNDANA mengingatkan bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”. Prinsip tersebut harus berlaku bagi semua orang, tanpa pengecualian berdasarkan jabatan, kekuasaan, maupun kedudukan politik.

“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami sedang mengawal agar hukum bekerja tanpa pandang bulu. Sebab, ketika jabatan mulai diperlakukan sebagai alasan untuk memperoleh kelonggaran dalam proses hukum, kepercayaan masyarakat terhadap keadilan akan dipertaruhkan,” tutupnya.

BEM UNDANA berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa kepentingan korban, independensi penyidik, serta prinsip kesetaraan di hadapan hukum tidak boleh diabaikan.

***Red

Risal Boimau
Author: Risal Boimau