oleh

Diduga Surat Suara Selisih 10 Lembar, DPT bermasalah, Hingga Keperpihakan Anggota DPRD Saat Reses, Salah satu Calon Kepala Desa Oesusu Ajukan Keberatan.

Kupang, DiscoveryNewsId_ Pemilihan kepala Desa (Pilkades) serentak 32 Desa di Kabupaten Kupang, Desa Oesusu, Kecamatan Takari adalah salah desa yang mengikuti pemilihan kepala desa serentak ditahun ini . Pilkades di desa oesusu memanas ketika Calon Kepala Desa Oesusu Nomor Urut 02, Constanten S.T. Bait, S.A.P, secara resmi mengajukan keberatan.

Surat keberatan tersebut bernomor 05/Pengaduan/CSTB/XI/2026, ditujukan kepada Bupati Kupang dan Panitia Pilkades Kabupaten Kupang di Oelamasi. Surat itu berisi 10 poin dugaan pelanggaran yang diminta untuk diperiksa.

“Saya mengajukan keberatan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Oesusu atas penetapan calon terpilih, dan secara bersamaan pengaduan perselisihan hasil kepada Bupati Kupang. Saya meminta pemeriksaan berdasarkan dokumen pemilihan dan keterangan para pihak sebelum diambil keputusan,” tulis Constanten dalam suratnya.

1. Dugaan Penyusunan DPT Tidak Sesuai Jadwal

Pengadu menduga tahapan pemutakhiran, penetapan, dan pengumuman daftar pemilih tidak dijalankan sesuai jadwal dan tidak didukung dokumen penetapan yang dapat diakses. Ia menyebut sudah mengajukan pengaduan sejak 1 September 2026 melalui surat Nomor 03/Pengaduan/CSTB/IX/2026 terkait penunjukan bakal calon, namun tidak ada tindak lanjut sebelumnya.

2. Dugaan Ada Keberpihakan Panitia-Ada Bukti Video Buka Baju Di area TPS

Poin paling urgent dalam surat itu.

Pengadu menduga, pada Rabu, 11 November 2026 sekitar Pukul 22.00 WITA (setelah perhitungan suara), bertempat di Area TPS Pilkades Desa Oesusu (Kantor Desa Oesusu), Anggota Panitia Pilkades, Mesain Liumina bersama Kepala Dusun III, Yakob Soleman Tualaka, secara sadar dan disaksikan warga serta didokumentasikan dalam bentuk video, telah melanggar Asas Penyelenggara Pilkades.

Menurut pengadu, keduanya diduga menunjukkan keberpihakan kepada Calon Kepala Desa Nomor Urut 1, Musa Nakamnanu.

Bentuk yang didugakan dalam surat itu adalah:
a. Membuka baju di Area TPS, di hadapan Pemilih, Saksi, Masyarakat serta Pihak Kecamatan Takari dan Polsek Takari;
b. Berjoget bersama Calon Kepala Desa Nomor Urut 1, Musa Nakamnanu bersama Tim Sukses dan Pendukungnya di dalam Tenda TPS;
c. Meninggalkan tugas dan tanggungjawab Kepanitiaan dan ikut Pawai Kendaraan Bermotor bersama Calon Kepala Desa Nomor Urut 1, Musa Nakamnanu bersama Tim Sukses dan Pendukungnya tanpa mengenakan Baju.

Pengadu meminta agar Mesain Liumina dan Yakob Soleman Tualaka segera diperiksa karena diduga telah mencederai proses dan tahapan Pemilihan Kepala Desa Oesusu.

3. Dugaan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Tapi Ikut Memilih

Pengadu menduga ada warga yang beridentitas dan berdomisili di Desa Oesusu namun namanya tidak dicocokkan dengan persyaratan pemilih, DPT, bukti domisili, serta daftar hadir saat pemungutan suara.

Ia menyebut contoh nama-nama dalam suratnya, antara lain:
a. Fernando Isral Mone, tercatat pada DPT Dusun VI nomor 176, dengan tanggal lahir 18 November 2009. Pada 11 November 2026, yang bersangkutan disebut belum berusia 17 tahun.
b. Sayang Falens Nakamnanu, tercatat pada DPT Dusun I nomor 19 yang diduga merupakan Anggota TNI Aktif.
c. Yance Yuna Maria Solo (DPT Dusun I nomor 289), Jitro Taeko (DPT Dusun III nomor 53), dan Winto Arlaus Seko (DPT Dusun V nomor 60), yang menurut laporan tidak diterima kartu pemilihnya.

Pengadu meminta pemeriksaan terhadap daftar distribusi kartu, daftar hadir di TPS, dan alasan apakah mereka dapat atau tidak dapat menggunakan hak pilih.

4. Dugaan Saksi Nomor Urut 1 Mengarahkan Pemilih.

Pengadu menduga Saksi calon nomor urut 1, Dorimus L.F. Nakamnanu, mengarahkan pemilih kepada Wakil Ketua Panitia, Alexander Malo Dauso, dan melakukan pembicaraan pribadi dengannya pada saat pemungutan suara.

Ia juga menduga Kepala Dusun V, Jefta Bait dan Kepala Dusun III, Yakob Soleman Tualaka, serta seorang ASN P3K Sekretariat DPRD Kabupaten Kupang bernama Sinyo D. Abukut diduga mengumpulkan kartu pemilih dan mengarahkan pemilih menuju ruang pencoblosan.

5. Dugaan Selisih Surat Suara 10 Lembar

Pengadu menyebut, dalam pemungutan dan penghitungan suara 11 November 2026, terdapat selisih 10 lembar antara surat suara yang tercatat dan yang menggunakan hak pilih.

Baca Juga  Sudut Pandang Tanggapan Resmi Kepolisian (Format Netral & Resmi) Terima Aspirasi LSM ABRI Soal Dugaan Aktivitas Ilegal, Polda Riau Pastikan Laporan Diteruskan ke Pimpinan

Selain itu, ia menduga terdapat 11 lembar surat suara yang tidak terpakai yang hilang sebanyak 10 lembar (Sepuluh), serta 1 lembar surat suara dalam Kotak Suara sebanyak 11 (Sebelas) Lembar dan Pengesahan Surat Suara Sah yang ada 2 (Dua) Tanda Coblos.

Pengadu meminta pencocokan jumlah surat suara diterima, tidak terpakai, rusak/diganti, diberikan kepada pemilih, dalam kotak, suara sah dan tidak sah.

“Angka tersebut harus direkonsiliasi lebih dahulu, saya tidak menyimpulkan 10 lembar sebagai selisih sebelum pemeriksaan seluruh catatan,” tulisnya.

6. Dugaan Surat Suara Dibawa Dari Luar Kotak.

Pengadu menduga Saksi Calon Nomor Urut 2, Simri Alvonsina Seran, menyampaikan bahwa ada anggota panitia yang diduga dua kali memasukkan beberapa lembar surat suara yang sebelumnya berada di luar kotak.

7. Dugaan 13 Orang Diberi Surat Suara Tanpa Verifikasi Identitas

Pengadu menduga terdapat 13 orang yang belum diketahui identitasnya menerima surat suara. Ia menyebut informasi itu berasal dari Panitia, Mathan Alpius Sac, dan meminta pemeriksaan terhadap identitas 13 orang tersebut, DPT, daftar hadir, rekaman TPS, dan pembagian tugas resmi.

8. Dugaan Reses Anggota DPRD di Masa Tenang.

Pengadu menduga ada kegiatan yang disebut sebagai reses pada 10 November 2026, atau H-1 Pilkades, yang dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Habel Nikson Mbate, S.H., bersama Calon Nomor Urut 1, Musa Nakamnanu, bersama Tim Sukses dan pendukungnya, di beberapa lokasi:

a. Rumah Orias Bait, RT 016/RW 006, Dusun VI Kiukenet, sekitar pukul 15.00 WITA
b. Rumah Musa Nakamnanu, RT 001/RW 001, Dusun I Kumloi, sekitar pukul 18.00 WITA
c. Rumah Eduard Suan, RT 007/RW 003, Dusun III Talaka, sekitar pukul 20.00 WITA

Pengadu meminta pemeriksaan apakah kegiatan tersebut merupakan reses murni atau mengandung kampanye, ajakan memilih, penggunaan fasilitas, maupun pengerahan terhadap pemilih.

9. Dugaan Anggota DPRD Hadir di TPS Dan Ikut Pawai Kemenangan

Pengadu juga menduga, pada Rabu, 11 November 2026 sekitar Pukul 09.00 sampai Pukul 22.00 WITA, Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Habel Nikson Mbate, S.H., menggunakan atribut DPRD dan berada di lokasi TPS serta berdiskusi dengan beberapa kelompok masyarakat.

Setelah perhitungan suara, anggota DPRD tersebut diduga menggunakan atribut DPRD terlihat (bukti video) berada dalam iringan Pawai Kemenangan Calon Kepala Desa Nomor Urut 1, Musa Nakamnanu, dan ikut hadir bersama seorang ASN PNS bernama Imanuel Nomleni di Tenda rumah Calon Nomor Urut 1 sekitar pukul 23.00 WITA.

Pengadu menduga kehadiran tersebut melanggar ketentuan tentang keterlibatan TPS, larangan penyalahgunaan jabatan, dan ketentuan netralitas.

Tuntutan yang disampaikan oleh pengadu:

Dalam suratnya, Constanten meminta:

1.Kepada Panitia Pilkades Desa Oesusu: menerima dan meregistrasi keberatan sesuai Pasal 55 Perda Nomor 4 Tahun 2016, meneliti seluruh bukti, dan memberikan tanggapan tertulis.
2.Kepada Bupati Kupang: menerima dan meregistrasi pengaduan perselisihan hasil sesuai Pasal 56 Perda Nomor 4 Tahun 2016, dan menyelesaikan dalam jangka waktu 30 hari sesuai Pasal 39 ayat (8) PP Nomor 16 Tahun 2026.
3.Memerintahkan atau memfasilitasi pemeriksaan administratif dengan menghadirkan pelapor, calon terkait, saksi, panitia desa, BPD, dan panitia kabupaten.
4.Menjaga keutuhan, penyimpanan, dan ketertelusuran kotak suara dan seluruh dokumen pemilihan.
5. Memberikan akses salinan dokumen kepada calon, termasuk berita acara hasil penghitungan suara, rekapitulasi, dan dokumen pemilih.
6. Jika terbukti ada pelanggaran, mengambil tindakan korektif termasuk mempertimbangkan pemungutan suara ulang atau pembatalan.
7. Jika ditemukan bukti awal dugaan tindak pidana atau pelanggaran etik, meneruskan ke instansi berwenang.
8.Memberikan tanda terima yang memuat tanggal dan waktu penerimaan.

Hingga berita ini ditayangkan pihak Panitia Pilkades Oesusu, Panitia Kabupaten, Calon Nomor Urut 1, maupun Anggota DPRD yang disebut dalam surat tersebut belum berhasil di konfirmasi.

***Red

Risal Boimau
Author: Risal Boimau