SEMARANG Discoverynews.id– Dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap sekitar 30 pedagang PKL di kawasan Jalan Imam Barjo, Pleburan, Kota Semarang, semakin memanas. Persoalan yang menyeret nama juru parkir Supardi Leo tersebut bahkan berujung pada laporan ke Polrestabes Semarang.
Sorotan pedagang kini tidak hanya tertuju kepada Supardi Leo, tetapi juga kepada Andreas, Kabid di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang, serta Putut selaku koordinator lapangan. Keduanya dipertanyakan terkait dugaan pemberian izin pengelolaan parkir dan pengetahuan mereka atas keluhan pungutan yang disampaikan pedagang.
Mawar (nama samaran), salah seorang pedagang PKL, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Dishub yang dinilai belum mengambil tindakan tegas, termasuk mengevaluasi atau mencabut izin pengelolaan parkir Supardi Leo meskipun menurut keterangan pedagang, pelanggaran serupa telah terjadi berulang kali.
“Kalau memang sudah tiga kali melakukan pelanggaran, mengapa masih dipertahankan? Jangan sampai muncul dugaan bahwa praktik ini menjadi ATM berjalan bagi oknum-oknum tertentu,” ungkapnya.
Pedagang memperkirakan pungutan yang terkumpul mencapai Rp750 ribu per hari. Jika berlangsung selama 30 hari, nilainya dapat mencapai Rp22,5 juta per bulan. Angka tersebut merupakan perhitungan berdasarkan keterangan pedagang dan masih perlu diverifikasi melalui penelusuran aliran uang.
“Ke mana aliran uang itu? Pak Andreas sebagai pejabat yang membidangi perizinan parkir harus ikut memastikan persoalan ini terang. Kalau tidak ada tindakan dan evaluasi, jangan salahkan pedagang apabila muncul berbagai asumsi,” tegas Mawar.
Para pedagang juga mempertanyakan struktur pengelolaan di lapangan, mulai dari unsur keamanan, juru parkir, koordinator lapangan hingga pihak Dishub. Mereka meminta aparat penegak hukum menelusuri apakah terdapat pihak lain yang menerima atau menikmati hasil pungutan tersebut.
Kekecewaan pedagang semakin mengarah kepada Dishub Kota Semarang. Mereka menilai pembiaran terhadap dugaan pungli justru berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Sementara itu, Erno selaku Ketua Paguyuban ketika hendak ditemui media dilaporkan sedang tidak berada di tempat. Media hanya berhasil menemui sejumlah pedagang yang secara bersama-sama menyampaikan keberatan dan tuntutan agar Dishub segera melakukan evaluasi menyeluruh.
Mereka juga mendesak Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, untuk turun tangan mengevaluasi kinerja jajarannya. Berbagai pemberitaan media online mengenai persoalan ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah kota, bukan sekadar menjadi konsumsi pemberitaan.
“Jangan sampai pemerintah terkesan membiarkan. Kalau benar ada pegawai yang melindungi praktik pungli, harus diperiksa dan diberikan sanksi sesuai aturan. Kota Semarang harus menjadi kota yang tertib, bukan justru dikenal sebagai kota pungli,” ungkap para pedagang.
UJI KETEGASAN DISHUB DAN PENEGAKAN HUKUM
Kini publik menunggu keberanian Dishub Kota Semarang untuk membuka secara transparan dasar pemberian izin pengelolaan parkir kepada Supardi Leo, mengevaluasi dugaan pelanggaran, serta menjelaskan mekanisme pengawasan pungutan di kawasan tersebut.
Andreas dan Putut juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi atas tudingan dan pertanyaan para pedagang. Belum ada kesimpulan bahwa keduanya menerima aliran uang maupun terlibat dalam pungutan tersebut.
Polrestabes Semarang diharapkan menelusuri laporan yang telah disampaikan, memeriksa keterangan para pedagang, serta mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat apabila ditemukan unsur pidana.
Jangan biarkan pedagang kecil menjadi korban, sementara dugaan praktik pungli terus dipertahankan. Kota Semarang membutuhkan pemerintahan yang tegas, transparan, dan berpihak kepada masyarakat, bukan pembiaran terhadap dugaan penyimpangan.










