oleh

Tidak Ada Opsi Damai Dalam Kasus Kekerasan Seksual, GMKI Kupang Desak Proses Hukum Pegawai Eselon II dan Bupati Kupang Harus Jalan.

Kupang, DiscoveryNewsId_Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kupang mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur dan Polda NTT segera menindaklanjuti dugaan kekerasan seksual terhadap seorang siswi magang di Kantor Gubernur NTT. Terduga pelaku disebut-sebut adalah salah satu pejabat Eselon II di lingkup Pemprov NTT. Kasus tersebut diduga telah diselesaikan secara kekeluargaan melalui kesepakatan damai.

Ketua Cabang Demisioner GMKI Kupang, Andraviani F.U. Laiya, S.H., M.H., menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak bukan urusan pribadi antarkeluarga. “Ini kejahatan serius yang menjadi tanggung jawab negara untuk diusut, bukan perkara yang bisa ditutup lewat kesepakatan damai,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).

Minta DP3A2KB Berikan Klarifikasi

Dalam pernyataan sikapnya, GMKI Kupang meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A2KB) NTT menyampaikan klarifikasi terbuka. Klarifikasi itu mencakup apakah dinas mengetahui kasus ini, sejak kapan, dan langkah apa yang sudah diambil.

GMKI juga meminta DP3A2KB berpihak pada kepentingan terbaik siswi korban. Menurut Andraviani, korban harus memperoleh pendampingan psikologis, hukum, dan sosial tanpa tekanan dari pihak mana pun, dan identitasnya wajib dilindungi.

“Relasi antara pejabat Eselon II dan siswi magang sangat timpang. Dalam situasi seperti itu, kesepakatan damai yang melibatkan korban dan keluarganya patut dicurigai tidak lahir dari kehendak yang bebas,” katanya.

Pasal 23 UU TPKS dan KUHAP Baru: Tak Ada Ruang Restorative Justice

Poin kedua, GMKI menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak harus diproses sebagai delik biasa. Proses hukum tidak bergantung pada pengaduan korban dan tidak gugur karena adanya perdamaian.

Andraviani merujuk Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal itu menyatakan perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap terduga pelaku yang masih berstatus anak sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Ia menambahkan, pintu keadilan restoratif juga tertutup menurut KUHAP baru (UU Nomor 20 Tahun 2025). Pasal 80 ayat (1) undang-undang itu membatasi mekanisme restoratif pada tindak pidana yang ancaman dendanya paling banyak kategori III (Rp50 juta), dilakukan pertama kali, dan bukan pengulangan. Menurut Andraviani, kekerasan seksual berupa percabulan dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, atau kerentanan korban, apalagi terhadap anak, diancam pidana penjara jauh di atas lima tahun.

“Apa pun bentuknya, baik damai, mediasi, maupun penyelesaian kekeluargaan, tidak bisa menjadi dasar menghentikan perkara. UU TPKS tidak memberi ruang penyelesaian di luar persidangan, termasuk lewat restorative justice. Terduga pelaku dalam kasus ini adalah pejabat dewasa, sehingga pengecualian dalam Pasal 23 sama sekali tidak berlaku. Karena itu kasus ini wajib diselidiki lebih lanjut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Tangkis Tafsir “Damai Masih Boleh pada Tahap Penyelidikan”

GMKI menyadari adanya tafsir di kalangan praktisi hukum bahwa penyelesaian di luar pengadilan masih mungkin selama perkara berada pada tahap penyelidikan. Alasannya, pada tahap itu peristiwa belum ditetapkan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Tafsir itu, menurut sebagian pandangan, bertolak dari kata “tindak pidana kekerasan seksual” dalam Pasal 23 UU TPKS.

Andraviani menilai tafsir tersebut tidak boleh dijadikan celah untuk mengaburkan kasus ini. Ia memberikan empat catatan.

Pertama, tafsir itu hanya pendapat dan tidak menjadi norma. Pasal 23 tidak menyebut tahapan penyelidikan atau penyidikan sebagai batas penyelesaian damai. Menurutnya, tafsir yang melonggarkan larangan Pasal 23 bertentangan dengan semangat UU TPKS, yakni melindungi korban dari tekanan dan relasi kuasa.

Baca Juga  Gaungkan Peran MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Ferdiansyah Kembali Gelar Sarasehan di IPI Garut

Kedua, korbannya anak. Perlindungan terhadap anak memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam UU Perlindungan Anak. Ia menegaskan bahwa kata “suka sama suka” atau “persetujuan” tidak dapat menjadi dalih bagi terduga pelaku yang merupakan pejabat dewasa terhadap siswi magang di bawah kekuasaannya. Selain itu, ketentuan delik aduan dalam UU TPKS tidak berlaku bagi korban anak, sehingga aparat tidak perlu menunggu laporan dari korban atau keluarganya.

Ketiga, seandainya tafsir itu diikuti, polisi tetap tidak boleh membiarkan perkara berhenti. Menurut Andraviani, bila peristiwanya diketahui aparat dan sudah ada indikasi kuat berupa kesepakatan damai, aparat wajib segera menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Jangan sampai tahap penyelidikan dipakai sebagai ruang negosiasi yang melemahkan korban.

Keempat, soal pembuktian. Pasal 25 ayat (1) UU TPKS menyatakan keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa jika disertai satu alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan. Menurut Andraviani, hal ini membuat keterangan korban sangat menentukan, sehingga korban tidak boleh ditekan, dibujuk, atau diarahkan untuk mengubah keterangannya demi “damai”.

“Jangan sampai korban dipaksa mengatakan perbuatan itu atas dasar suka sama suka, padahal ada relasi kuasa dan tekanan. Karena itu aparat penegak hukum harus memeriksa secara cermat bagaimana kesepakatan damai itu dibuat, siapa yang terlibat, dan apakah ada tekanan terhadap korban,” kata Andraviani.

“Kesepakatan damai justru bisa menjadi petunjuk awal bahwa suatu peristiwa telah terjadi. Dokumen itu dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatannya harus ditelusuri sebagai bagian dari penyelidikan,” lanjutnya.

Kawal Restitusi bagi Korban

GMKI Kupang juga mendorong agar hak korban kekerasan seksual atas restitusi dikawal dengan baik. UU TPKS menjamin hak korban atas restitusi dan layanan pemulihan. Aparat penegak hukum, lembaga perlindungan saksi dan korban, serta pemerintah daerah diminta memastikan hak tersebut benar-benar diperoleh korban, bukan sekadar tertulis di atas kertas.

“Pemulihan korban tidak boleh berhenti pada proses pidana terduga pelaku. Restitusi, pendampingan psikologis, dan perlindungan jangka panjang adalah hak korban yang harus dipenuhi,” kata Andraviani.

Desakan kepada Pemprov dan Polda NTT

GMKI Kupang mendesak Gubernur dan Sekretaris Daerah NTT membuka pemeriksaan internal secara transparan, menonaktifkan sementara terduga pelaku dari jabatannya selama proses berjalan, dan tidak memfasilitasi upaya damai. Polda NTT diminta segera melakukan penyelidikan secara proaktif, memeriksa pihak-pihak terkait, dan memastikan perlindungan bagi korban beserta keluarganya.

GMKI juga meminta LPSK, KPAI/KPAD, dan Komnas Perempuan ikut memantau dan mengawal kedua kasus ini. Pemprov NTT diminta membenahi sistem perlindungan bagi peserta magang, termasuk menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan kebijakan nol toleransi terhadap kekerasan seksual.

“Jika kasus kekerasan seksual bisa selesai hanya karena terduga pelakunya berkuasa, pesan yang sampai ke masyarakat sangat berbahaya, yakni hukum bisa dinegosiasikan oleh mereka yang punya jabatan,” kata Andraviani.

GMKI Kupang menyatakan akan terus mengawal kedua kasus ini hingga ada kejelasan proses hukum dan keadilan bagi korban

***Red

Risal Boimau
Author: Risal Boimau