PASANGKAYU, Discoverynews.id – Sengketa lahan seluas kurang lebih 23 hektare antara PT Unggul WTL dan masyarakat Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, akhirnya menemukan titik terang sementara. Setelah sempat memanas hingga berujung pemalangan akses jalan menuju pelabuhan Bonemanjeng, kedua belah pihak sepakat menempuh penyelesaian melalui jalur musyawarah, Kamis (19/11/2026).
Kapolsek Sarudu, IPTU Sofyan Safrudin, S.Pd., turun langsung melakukan monitoring sekaligus memfasilitasi mediasi guna mencegah konflik semakin meluas dan menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Persoalan bermula sekitar pukul 07.15 Wita, ketika kelompok masyarakat yang dipimpin Herman, dengan jumlah sekitar 50 orang, mendatangi Kantor Afdeling Bonemanjeng. Mereka menyampaikan penolakan terhadap aktivitas panen karyawan perusahaan di atas lahan seluas kurang lebih 23 hektare yang diklaim sebagai milik masyarakat Desa Doda.
Situasi sempat memanas saat perwakilan perusahaan, Andas, tiba di lokasi sekitar pukul 08.00 Wita. Ketegangan bahkan sempat memancing emosi salah seorang warga. Beruntung, upaya menenangkan kedua belah pihak segera dilakukan sehingga bentrokan fisik dapat dihindari.
Ketegangan berlanjut sekitar pukul 09.00 Wita, ketika masyarakat melakukan pemalangan jalan masuk menuju pelabuhan Bonemanjeng. Akibatnya, kendaraan tangki pengangkut crude palm oil (CPO) milik PT Unggul WTL tidak dapat melintas.
Merespons kondisi tersebut, IPTU Sofyan Safrudin mengambil langkah persuasif dengan mempertemukan perwakilan perusahaan dan masyarakat untuk melakukan mediasi di Kantor Afdeling Bonemanjeng sekitar pukul 10.20 Wita.
Dalam pertemuan itu, perusahaan diwakili Andas, sedangkan masyarakat Desa Doda diwakili Herman. Melalui komunikasi dan musyawarah, kedua pihak akhirnya mencapai kesepakatan sementara yang dituangkan dalam surat pernyataan bersama.
Sekitar pukul 10.50 Wita, dokumen kesepakatan selesai disusun dan dibacakan di hadapan kedua pihak. Setelah menyetujui seluruh poin yang disepakati, masing-masing perwakilan kemudian membubuhkan tanda tangan di atas materai.
Salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut, pihak PT Unggul WTL berjanji tidak akan melakukan aktivitas panen di atas lahan sengketa seluas 23 hektare sebelum adanya penyelesaian bersama yang melibatkan perusahaan, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, dan perwakilan masyarakat.
Sebaliknya, masyarakat Desa Doda juga berkomitmen tidak kembali melakukan penutupan akses jalan menuju perusahaan. Kedua pihak sepakat bahwa setiap pelanggaran terhadap kesepakatan akan ditindaklanjuti sesuai poin-poin yang telah disetujui bersama.
Kesepakatan tersebut langsung ditindaklanjuti. Sekitar pukul 11.25 Wita, Herman bersama masyarakat membuka kembali palang jalan sehingga akses menuju pelabuhan Bonemanjeng kembali dapat dilalui.
Tidak hanya itu, kedua pihak juga menyepakati pembagian hasil penjualan buah kelapa sawit yang telah terlanjur dipanen sebanyak kurang lebih 100 tandan. Keuntungan penjualannya akan dibagi dua antara perusahaan dan masyarakat Desa Doda. Bagian masyarakat rencananya akan disumbangkan untuk pembangunan atau kepentingan masjid di Desa Doda.
Meski demikian, kesepakatan tersebut belum menyelesaikan seluruh persoalan kepemilikan lahan. Sengketa antara PT Unggul WTL dan masyarakat Desa Doda masih membutuhkan penyelesaian lebih lanjut.
Sebelumnya, beberapa kali pertemuan telah dilaksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu. Namun, hingga kini belum tercapai kesepakatan final.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan masyarakat berharap pimpinan Polres Pasangkayu dapat berkomunikasi dengan Bupati Pasangkayu untuk memfasilitasi pertemuan lanjutan antara pimpinan PT Unggul WTL dan perwakilan masyarakat Desa Doda.
Mereka berharap pertemuan tersebut dapat menghadirkan solusi terbaik sehingga persoalan sengketa lahan tidak terus berlarut-larut.
Kapolsek Sarudu IPTU Sofyan Safrudin menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban serta mengedepankan penyelesaian secara damai agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang merugikan kedua belah pihak maupun masyarakat sekitar.
Melalui pendekatan humanis, komunikasi, dan musyawarah, diharapkan seluruh persoalan dapat diselesaikan dengan melibatkan pihak-pihak terkait serta tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.










