KALIMANTAN BARAT, DiscoveryNews — Krisis sektor pelayanan dasar di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) kini berada di titik yang mengkhawatirkan. Setelah sebelumnya dihadapkan pada persoalan kronis kekurangan tenaga pendidik atau guru, Kalbar kini harus menghadapi hantaman telak akibat krisis tenaga kesehatan (nakes) yang parah, dengan kekurangan tenaga dokter yang menjadi sorotan utama.
Kondisi ini tidak hanya mengancam mutu pelayanan kesehatan masyarakat, tetapi juga memicu ketimpangan akses fasilitas kesehatan yang layak, terutama bagi warga di wilayah pedalaman, perbatasan, dan daerah tertinggal.
Ketimpangan Rasio Dokter dan Pasien, Berdasarkan data dan pantauan di lapangan, krisis dokter di Kalbar dirasakan secara masif di berbagai fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas hingga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di kabupaten/kota. Banyak fasilitas kesehatan yang terpaksa beroperasi dengan tenaga dokter yang sangat minim, jauh dari standar ideal rasio jumlah penduduk.
Sejumlah wilayah bahkan dilaporkan hanya memiliki satu atau dua orang dokter umum untuk melayani puluhan ribu jiwa penduduk di satu kecamatan. Kondisi ini memaksa para dokter yang ada untuk bekerja di luar batas kewajaran, meningkatkan risiko kelelahan (burnout), dan pada akhirnya menurunkan kualitas pelayanan terhadap pasien yang membutuhkan penanganan cepat.
Tantangan Akses di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman, Wilayah geografis Kalbar yang sangat luas dengan infrastruktur jalan dan transportasi yang masih menjadi tantangan memperparah peliknya situasi ini. Penempatan tenaga dokter baru sering kali terkendala oleh minimnya fasilitas penunjang di daerah penugasan, seperti perumahan tenaga medis, ketersediaan listrik yang stabil, jaringan komunikasi, hingga insentif yang dinilai belum sepenuhnya memadai untuk risiko geografis yang dihadapi.
Akibatnya, banyak formasi tenaga dokter yang dibuka melalui seleksi aparatur sipil negara (ASN) atau penugasan khusus tetap sepi peminat atau ditinggalkan dalam waktu relatif singkat.
Desakan Penanganan Darurat, Melihat situasi yang kian mengkhawatirkan ini, berbagai kalangan mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk segera mengambil langkah intervensi darurat (afirmatif).
Penyelesaian krisis ini dinilai membutuhkan strategi komprehensif, mulai dari percepatan distribusi dokter spesialis dan umum melalui program penugasan yang lebih menarik, pemerataan insentif berbasis tingkat kesulitan wilayah, hingga peningkatan kuota dan beasiswa khusus bagi putra-putri daerah Kalbar untuk menempuh pendidikan kedokteran agar bersedia kembali dan mengabdi di tanah kelahiran mereka.
Tanpa langkah taktis yang cepat dan terukur dari pemangku kebijakan, dikhawatirkan jurang ketimpangan kesehatan di Kalimantan Barat akan semakin lebar, mengancam hak dasar masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan setara.
(Tim/Red)
Komentar