LAMONGANDiscoverynews id — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Lamongan terus mendorong penguatan sinergi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga, perkumpulan masyarakat, organisasi jurnalis, serta berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga persatuan, stabilitas sosial, dan kondusivitas daerah.
Penguatan komunikasi tersebut dilakukan melalui kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan bertema “Penguatan Sinergi Organisasi Kemasyarakatan dalam Mendukung Pembangunan dan Mewujudkan Kondusivitas Wilayah”, yang berlangsung Kamis (3/9/2026) di Gedung Handayani, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
Kegiatan yang dimulai pukul 08.30 WIB tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan berbagai organisasi masyarakat untuk memperkuat komunikasi sekaligus membangun pemahaman bersama terhadap dinamika sosial yang berkembang di Kabupaten Lamongan.
Berdasarkan surat undangan Bakesbangpol Kabupaten Lamongan Nomor 200.1.2/157.1/413.206/2026 tertanggal 26 Agustus 2026, pimpinan organisasi, lembaga, dan perkumpulan di Kabupaten Lamongan diundang menghadiri kegiatan tersebut atau menugaskan perwakilan dengan membawa fotokopi KTP.
Bakesbangpol: Ormas Harus Menjadi Mitra Strategis.
Kepala Bakesbangpol Kabupaten Lamongan Johny Indrianto Firmansyah, S.STP., M.Si., menempatkan organisasi kemasyarakatan sebagai salah satu elemen penting dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga kondusivitas wilayah maupun menjalankan pembangunan.
“Organisasi kemasyarakatan merupakan bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan harus terus diperkuat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga kondusivitas wilayah maupun mendukung pembangunan.”
Ia menilai komunikasi terbuka diperlukan agar persoalan yang muncul di tengah masyarakat tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
“Kami berharap organisasi kemasyarakatan dapat menjadi mitra strategis pemerintah, sekaligus menjadi bagian dari solusi ketika muncul berbagai persoalan di masyarakat. Perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar, tetapi harus dikelola dengan komunikasi, kedewasaan dan semangat menjaga kepentingan bersama.”
Dalam konteks tersebut, pembinaan ormas tidak semestinya dipahami hanya sebagai agenda administratif atau seremonial. Forum komunikasi harus mampu menjadi ruang bertukar gagasan, menyampaikan aspirasi, sekaligus membangun mekanisme penyelesaian persoalan secara konstruktif.
KJL: Sinergi Jangan Berhenti pada Seremonial.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komunitas Jurnalis Lamongan (KJL), Ferry Fadli. Dari perspektif organisasi jurnalis, ia menilai forum seperti ini penting karena mempertemukan pemerintah dengan organisasi masyarakat dan insan pers dalam satu ruang komunikasi.
Namun, Ferry mengingatkan bahwa sinergi harus memiliki makna yang lebih substantif dan tidak berhenti pada agenda pertemuan atau kegiatan seremonial.
“Kami melihat kegiatan seperti ini sangat penting. Pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi jurnalis memiliki ruang dan fungsi masing-masing, tetapi semuanya memiliki kepentingan yang sama, yaitu bagaimana menciptakan Lamongan yang aman, kondusif dan terus berkembang.”
Menurut Ferry, kolaborasi pemerintah dengan pers harus dibangun melalui keterbukaan informasi, profesionalitas, serta penghormatan terhadap independensi jurnalistik.
“Bagi organisasi jurnalis, sinergi bukan berarti kehilangan independensi. Justru dengan komunikasi yang baik, informasi yang diterima masyarakat bisa semakin berkualitas. Pemerintah dapat menyampaikan kebijakan dan programnya secara terbuka, sementara pers tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional.”
Pers Tetap Kritis, Tetapi Berbasis Data dan Fakta.
Ferry menegaskan, hubungan baik antara pemerintah dan media tidak boleh dimaknai sebagai bentuk keberpihakan pers terhadap pemerintah. Sebaliknya, komunikasi yang sehat justru diperlukan agar publik memperoleh informasi yang utuh dan berimbang.
Di tengah derasnya arus informasi digital dan media sosial, organisasi jurnalis dinilai memiliki tanggung jawab untuk mendorong anggotanya melakukan verifikasi dan menjaga kualitas informasi sebelum dipublikasikan.
“Di era digital, tantangan kita bukan hanya bagaimana menyampaikan informasi dengan cepat, tetapi juga bagaimana memastikan informasi tersebut benar, berimbang dan tidak menimbulkan kegaduhan. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan pers sangat diperlukan, tanpa menghilangkan fungsi kontrol dan independensi media.”
Menurutnya, kondusivitas daerah bukan berarti menghilangkan kritik. Justru kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dapat menjadi bagian dari proses perbaikan kebijakan publik.
“Kritik bukan berarti berseberangan dengan pemerintah. Kritik yang berbasis data justru bisa menjadi masukan untuk memperbaiki kebijakan. Sebaliknya, pemerintah juga perlu melihat pers sebagai mitra strategis dalam membangun komunikasi publik.”
Media Punya Peran Strategis Menjaga Kondusivitas.
Ferry menambahkan, menjaga kondusivitas daerah bukan semata-mata menjadi tugas pemerintah, aparat TNI-Polri, maupun institusi negara. Masyarakat, ormas dan media juga mempunyai tanggung jawab sesuai fungsi masing-masing.
Media, kata dia, memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi publik. Karena itu, pemberitaan harus tetap berpegang pada prinsip faktualitas, keberimbangan, verifikasi, dan kode etik jurnalistik.
“Media mempunyai kekuatan dalam membentuk persepsi publik. Karena itu, organisasi jurnalis harus mendorong anggotanya untuk tetap berpegang pada kode etik jurnalistik, melakukan verifikasi dan memberikan ruang yang proporsional kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam sebuah persoalan.”
Dengan demikian, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem demokrasi dan kontrol sosial.
Membangun Lamongan Membutuhkan Kolaborasi
Kegiatan pembinaan yang digelar Bakesbangpol Lamongan menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara pemerintah dan organisasi masyarakat.
Terlebih, dinamika sosial di daerah membutuhkan komunikasi lintas elemen yang terbuka dan berkelanjutan. Perbedaan pandangan maupun kritik merupakan bagian dari kehidupan demokratis yang harus dikelola secara dewasa, bukan justru menjadi sumber perpecahan.
Bakesbangpol memiliki fungsi strategis dalam bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, kewaspadaan dini dan penanganan konflik, serta ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.
Karena itu, penguatan komunikasi dengan berbagai organisasi masyarakat memiliki relevansi langsung dengan upaya menjaga stabilitas sosial sekaligus mendukung pembangunan daerah.
Ferry Fadli menegaskan, KJL siap berkontribusi dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang sehat di Kabupaten Lamongan, dengan tetap mempertahankan profesionalitas dan independensi pers.
“Kami dari KJL tentu menyambut baik ruang komunikasi seperti ini. Pers harus tetap independen, tetapi independensi tidak berarti menutup diri dari komunikasi dengan pemerintah maupun organisasi masyarakat. Justru komunikasi yang sehat akan membuat informasi publik semakin berkualitas dan masyarakat mendapatkan perspektif yang lebih utuh.”
Pada akhirnya, sinergi pemerintah, ormas dan organisasi jurnalis bukan sekadar membangun hubungan kelembagaan, melainkan harus menghasilkan komunikasi publik yang terbuka, partisipatif dan bertanggung jawab.
Pemerintah membutuhkan masyarakat untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, masyarakat membutuhkan pemerintah yang terbuka dan responsif, sementara pers dibutuhkan untuk menyampaikan informasi sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.
Dengan pembagian fungsi yang jelas dan tetap menghormati independensi masing-masing, kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kondusivitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendorong pembangunan Kabupaten Lamongan yang lebih transparan, demokratis dan berkelanjutan. (Iswanto).
Author: Andi
Komentar