Kupang, DiscoveryNewaId_ Persatuan Pelajar Mahasiswa Amfoang Timur(PERMATIM) layangkan kritikan pedas terhadap pemerintah kabupaten Kupang terkait euforia seremonial melalui festival makan bersama para raja. Senin, 02/11/2026
Menurut Erens, penghormatan terhadap raja dan tokoh adat penting, tetapi jangan sebatas cari panggung kemeriahan dan pencitraan.
“Kami tidak anti budaya. Tapi jangan terlalu sibuk membangun kemeriahan seremoni, sementara persoalan mendasar masyarakat dibiarkan. Budaya harus jadi alat untuk sejahterakan rakyat, bukan sekadar panggung megah,” tegas Erens
Ia menyampaikan beberapa poin kritikan pedas:
1. Anggaran Tidak Jelas dan Minim Dampak. PERMATIM mendesak Pemkab Kupang buka-bukaan soal sumber dana dan besaran anggaran festival. Jika memakai APBD, publik berhak tahu return-nya apa.
“Sejauh mana festival ini memberdayakan masyarakat adat? UMKM lokal dapat apa? Pendapatan masyarakat naik atau tidak? Kalau hanya penonton, buat apa?” tanya Erens.
2. Adat Jangan Jadi Alat Pencitraan Politik. Erens mengingatkan, simbol adat tidak boleh dijadikan instrumen legitimasi dan pencitraan politik pemerintah.
“Penghormatan kepada para raja itu bukan dengan makan bersama yang mewah, tapi dengan kebijakan konkret: lindungi hak-hak masyarakat adat, perkuat ekonomi komunitas adat, beri ruang untuk anak muda adat,” tegasnya.
3. Salah Skala Prioritas.Di saat Kabupaten Kupang masih bergelut dengan infrastruktur rusak, pendidikan tertinggal, layanan kesehatan minim, dan lapangan kerja yang sempit, pemerintah diminta tidak salah pasang prioritas.
“Ukuran keberhasilan pemerintah itu bukan seberapa megah acaranya, tapi seberapa besar perubahan yang dirasakan rakyat. Jangan sampai rakyat butuh jalan, sekolah, dan obat, pemerintah malah sibuk pesta raja,” kritiknya.
Erens menegaskan, kritik PERMATIM adalah bentuk kepedulian, bukan penolakan terhadap adat dan tradisi.
“Kita cinta budaya Amfoang, kita hormat pada para raja. Justru karena cinta, kita tidak mau budaya hanya dijadikan seremoni tahunan tanpa keberpihakan nyata,” tutupnya.
Ia mendesak Pemkab Kupang segera mengevaluasi orientasi program kebudayaan, dari yang bersifat seremonial menjadi program yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat adat.
***Yekho/Red
Author: Risal Boimau
