LUWU TIMUR, Discoverynews.id – Aktivitas tambang galian C (TGC) di wilayah Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, kembali menjadi sorotan. Kegiatan yang disebut-sebut semakin ramai tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait legalitas usaha pertambangan serta pengawasan aparat penegak hukum.
Sebagai penguatan investigasi, ada laporan sebelumnya tertanggal 7 November 2026 yang menyebut dua titik aktivitas, yakni Sungai Labongko di Desa Lumbewe dan Sungai Singgeni di Desa Jalajja. Laporan tersebut juga memuat dugaan penjualan material ke sejumlah proyek di Kecamatan Burau.
Sorotan ini bukan tanpa alasan. Aktivitas TGC yang diduga belum mengantongi perizinan lengkap dinilai perlu mendapat perhatian serius, terutama menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan pertambangan dan potensi dampak lingkungan.
Informasi mengenai maraknya aktivitas tersebut juga menjadi perhatian masyarakat yang berharap pemerintah dan aparat penegak hukum tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi mengambil langkah konkret apabila ditemukan pelanggaran.
Sementara itu, pihak Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Luwu Timur disebut telah menyampaikan janji akan menindaklanjuti informasi terkait aktivitas TGC di wilayah Burau.
Pernyataan tersebut kini menjadi perhatian publik. Masyarakat menunggu apakah komitmen tindak lanjut itu akan diwujudkan melalui pengecekan langsung ke lokasi, pemeriksaan dokumen perizinan, hingga penindakan apabila ditemukan kegiatan pertambangan yang melanggar hukum.
Uji Legalitas dan Pengawasan
Dalam persoalan pertambangan, legalitas menjadi aspek mendasar yang tidak boleh diabaikan. Setiap kegiatan usaha pertambangan wajib memenuhi ketentuan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
Selain aspek perizinan, dampak terhadap lingkungan juga perlu menjadi perhatian. Aktivitas pengambilan material tanpa pengelolaan yang sesuai ketentuan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar.
Karena itu, pemeriksaan terhadap aktivitas TGC di Burau diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata. Aparat juga perlu memastikan kesesuaian kegiatan di lapangan dengan dokumen perizinan yang dimiliki pelaku usaha.
Publik Menunggu Langkah Tipidter
Janji tindak lanjut dari Tipidter Polres Luwu Timur kini menjadi ujian terhadap keseriusan pengawasan aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.
Apabila ditemukan kegiatan tanpa izin atau pelanggaran ketentuan pertambangan, aparat diharapkan mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku tanpa membedakan siapa pun yang berada di belakang aktivitas tersebut.
Hingga berita ini disusun, kepastian mengenai status perizinan masing-masing lokasi TGC yang disorot masih perlu dikonfirmasi melalui instansi berwenang.
Publik kini menunggu realisasi janji Tipidter Polres Luwu Timur. Sebab, penegakan hukum tidak cukup berhenti pada pernyataan akan menindaklanjuti, tetapi perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan tindakan nyata berdasarkan hasil penyelidikan.
Author: Mulyadi
