Maluku,Discoverynews.id-Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya (Kejari MBD) resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dua paket proyek Jalan Lapen pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2025. Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di Kejaksaan Tinggi Maluku, Kamis (12/11/2026).
Ketiga tersangka tersebut adalah:
– ID — selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
– OL — selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day
– DRL — selaku PPTK Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan
Penyampaian penetapan tersangka dilakukan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari MBD, Wido Bhernad Gabariel Sihombing, S.H.
Proyek Tidak Dikerjakan, Realisasi Fisik 0 Persen
Kedua proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten MBD tersebut sama sekali tidak dikerjakan sebagaimana mestinya. Hingga berakhirnya masa kontrak, realisasi fisik pekerjaan tercatat 0 persen.
Kedua paket pekerjaan tersebut adalah:
– Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day — nilai kontrak Rp5.343.934.000
– Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan — nilai kontrak Rp4.009.385.000
Proses tender dilaksanakan pada 12 September 2025, dan PT CIE ELEGAN CONSTRUCTION ditetapkan sebagai pemenang untuk kedua paket tersebut. Penandatanganan kontrak dilakukan pada 10 Oktober 2025 oleh PPK Isaskar Daukar bersama pihak penyedia, Denny Tengens. Namun, hasil pemeriksaan ahli fisik menunjukkan tidak ada satu pun pekerjaan yang terpasang di lokasi.
Dugaan Kelalaian Pengendalian Proyek
Hasil penyidikan menemukan dugaan kelalaian serius dalam pelaksanaan tugas:
Terhadap PPK (ID):
– Tidak pernah turun langsung ke lokasi pekerjaan
– Tidak meminta laporan dari konsultan pengawas
– Tidak berkoordinasi dengan PPTK maupun pihak penyedia
– Tidak mencairkan jaminan uang muka sebesar Rp2,48 miliar meskipun tidak ada progres pekerjaan
– Hanya menerbitkan dua surat teguran tanpa menempuh prosedur pemutusan kontrak yang benar
Terhadap kedua PPTK (OL dan DRL):
– Tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan
– Tidak melakukan pemantauan teknis maupun berkoordinasi dengan konsultan pengawas
– Mengetahui tidak adanya progres namun tidak mengambil langkah perbaikan apa pun
Kerugian Negara Rp2,48 Miliar
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Fisik dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp2.483.685.383 (sekitar Rp2,48 miliar). Kerugian ini terjadi karena pekerjaan tidak dilaksanakan, sementara uang muka telah dicairkan dan jaminan uang muka tidak dieksekusi sebagaimana mestinya.
Disangkakan Melanggar UU Korupsi
Ketiga tersangka dijerat dengan ketentuan primair Pasal 603 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023. Secara subsidair juga disangkakan Pasal 604 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan aturan terkait lainnya.
Selama penyidikan, tim telah memeriksa 27 orang saksi dan dua orang ahli. Penyidikan masih terus dikembangkan; Kejari MBD tidak menutup kemungkinan akan menarik pihak lain apabila ditemukan keterlibatan berdasarkan alat bukti yang sah.
Sebagai tindak lanjut, ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari terhitung sejak 12 November 2026 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejari MBD. Kejari MBD menegaskan komitmennya menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Author: D Maluku
