TASIKMALAYA, Discoverynews.id – Ketua Tasik Government Watch (TGW), Teni Ramdhani, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan mengenai pelayanan medis yang disebut telah berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), serta klaim bahwa persoalan meninggalnya pasien di RSUD KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya telah diselesaikan secara damai.
Pernyataan tersebut mencuat setelah pertemuan tertutup antara Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan jajaran manajemen RSUD KHZ Musthafa, Senin (16/11/2026).
TGW menilai klaim bahwa pelayanan terhadap almarhum Achmad Judjiansar (61), warga Kampung Cilolohan, Kecamatan Tanjungjaya, telah sesuai SOP karena pasien mendapatkan infus, obat-obatan, serta dipindahkan dari ruang transit IGD ke ruang rawat inap biasa atau Ruangan Madinah, belum cukup untuk menjawab berbagai pertanyaan mengenai penanganan medis yang dipersoalkan keluarga.
Teni Ramdhani mempertanyakan dasar medis dan keputusan klinis yang diambil pihak rumah sakit, terutama mengingat kondisi pasien yang menurut informasi TGW mengalami muntah darah, BAB berdarah, serta kadar hemoglobin (Hb) mencapai 6,9 g/dL.
“Menjadikan pemberian infus, obat, dan pemindahan pasien ke ruang rawat inap biasa sebagai dalih bahwa rumah sakit sudah bekerja sesuai SOP justru tidak menjawab persoalan utama. Almarhum tiba di IGD pada Sabtu (14/11/2026) sekitar pukul 13.00 WIB dalam kondisi yang dilaporkan gawat darurat. Mengapa kemudian muncul dugaan pencabutan oksigen, tidak adanya pemeriksaan ulang dokter selama berjam-jam, hingga pasien meninggal dunia sekitar pukul 22.00 WIB?” tegas Teni dalam keterangan resminya, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut harus diuji melalui audit klinis dan pemeriksaan rekam medis secara independen, bukan cukup dijawab dengan penjelasan sepihak dari pihak manajemen rumah sakit.
Melabeli Duka Keluarga sebagai “Kesalahpahaman” Dinilai Tidak Tepat
Teni juga menyoroti pernyataan yang menyederhanakan kemarahan keluarga pasien, yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik melalui video di media sosial, sebagai akumulasi emosi dan kesalahpahaman.
Menurutnya, reaksi keluarga merupakan persoalan serius yang harus dijawab dengan keterbukaan informasi dan penjelasan medis secara objektif.
“Melabeli jeritan duka dan kemarahan keluarga korban sebagai kesalahpahaman adalah bentuk pengabaian terhadap persoalan yang sesungguhnya. Ada sejumlah pertanyaan mendasar yang sampai sekarang harus dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.
TGW setidaknya menyoroti tiga persoalan utama.
Pertama, apa dasar pertimbangan klinis sehingga oksigen pasien diduga dicabut ketika berada di ruang transit?
Kedua, mengapa keluarga pasien harus ikut mencari dan mengambil kantong darah ke PMI Kota Tasikmalaya, sementara rumah sakit memiliki fasilitas Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)?
Ketiga, apa yang menyebabkan proses rujukan darurat melalui Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) menuju RS TMC tidak berjalan sebagaimana diharapkan?
Teni menilai ketiga persoalan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh untuk mengetahui apakah terdapat kelemahan koordinasi, keterbatasan fasilitas, maupun persoalan dalam sistem pelayanan kegawatdaruratan rumah sakit.
Ia juga mempertanyakan efektivitas sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), kesiapsiagaan dokter jaga, serta respons tenaga medis ketika kondisi pasien mengalami perburukan.
Nyawa Warga Bukan Urusan “Damai” di Balik Pintu Tertutup
Lebih jauh, TGW mengkritik fungsi pengawasan Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Teni menilai DPRD seharusnya tidak berhenti pada hasil pertemuan dengan direksi rumah sakit, melainkan memastikan seluruh dugaan persoalan pelayanan medis diperiksa secara objektif.
“Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya seharusnya menjalankan fungsi pengawasan untuk membongkar persoalan tata kelola pelayanan publik, bukan malah tampil sebagai humas dadakan dan stempel pembenaran bagi direksi RSUD KHZ Musthafa!” kecamnya.
Menurut Teni, RSUD KHZ Musthafa merupakan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah dengan tanggung jawab besar terhadap keselamatan masyarakat.
Karena itu, persoalan meninggalnya pasien di rumah sakit milik pemerintah tidak semestinya dianggap selesai hanya karena muncul pernyataan bahwa keluarga telah menerima hasil mediasi tanpa mengajukan tuntutan.
Ia menegaskan, penerimaan atau kesepakatan keluarga dalam suatu pertemuan tidak otomatis menghapus kewajiban institusi untuk melakukan evaluasi terhadap kemungkinan pelanggaran standar pelayanan, etik kedokteran, maupun ketentuan administrasi dan hukum yang berlaku.
“Jangan sampai keluarga yang sedang berduka ditempatkan dalam posisi seolah-olah persoalan sudah selesai, sementara pertanyaan publik mengenai kualitas pelayanan dan tanggung jawab institusi belum terjawab,” tambahnya.
Empat Tuntutan Konkret TGW Pascaklaim “Sesuai SOP”
Atas berbagai persoalan tersebut, Tasik Government Watch menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait.
1. Audit Klinis dan Rekam Medis Independen
TGW mendesak Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), serta Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat melakukan pemeriksaan independen terhadap penanganan medis almarhum Achmad Judjiansar.
Pemeriksaan tersebut diharapkan mencakup rekam medis, keputusan klinis, penggunaan oksigen, indikasi perawatan intensif, serta respons tenaga medis selama pasien menjalani perawatan.
2. Evaluasi Total BDRS dan Sistem Rujukan SISRUTE
TGW meminta pihak rumah sakit membuka penjelasan mengenai ketersediaan dan distribusi darah melalui Bank Darah Rumah Sakit (BDRS), termasuk kendala yang menyebabkan keluarga harus mencari darah ke luar rumah sakit.
Selain itu, mekanisme komunikasi dan proses rujukan darurat melalui SISRUTE juga harus dievaluasi secara transparan.
3. Audit Investigatif Anggaran BLUD
TGW mendesak dilakukannya audit terhadap pengelolaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD KHZ Musthafa.
Audit tersebut perlu menguji kesesuaian antara penggunaan anggaran, ketersediaan fasilitas penyelamatan nyawa, kapasitas ruang ICU, peralatan medis, serta kesiapsiagaan tenaga kesehatan di IGD dan ruang perawatan.
4. Sanksi Tegas Jika Terbukti Terjadi Pelanggaran
TGW meminta Bupati Tasikmalaya tidak hanya berpatokan pada klaim mediasi damai, tetapi memastikan adanya evaluasi menyeluruh terhadap jajaran manajemen rumah sakit.
Apabila hasil pemeriksaan independen membuktikan adanya pelanggaran standar keselamatan pasien atau kelalaian dalam penyelenggaraan pelayanan, TGW mendesak pemberian sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk evaluasi jabatan dan pencopotan pejabat yang terbukti bertanggung jawab.
Teni Ramdhani menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh berhenti sebagai polemik antara keluarga pasien dengan pihak rumah sakit. Lebih dari itu, kasus tersebut harus menjadi momentum pembenahan sistem pelayanan kesehatan publik di Kabupaten Tasikmalaya.
“Keselamatan nyawa pasien adalah hukum tertinggi dalam pelayanan rumah sakit. Jangan kubur evaluasi sistemik di RSUD KHZ Musthafa hanya dengan narasi damai semu dan stempel sesuai SOP hasil rapat tertutup. Publik berhak mendapatkan penjelasan yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Teni. (UR)










