oleh

Bidik Kemiskinan dan Stunting, Pemprov Sulbar Perkuat Kolaborasi Strategis dengan BKKBN

JAKARTA, Discoverynews.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Non-Disclosure Agreement (NDA) bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN), Kamis (19/11/2026).

Dalam agenda tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, melakukan penandatanganan dokumen kerja sama yang difasilitasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan berlangsung di Ruang VIP, Gedung Halim 1, Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pelaksanaan Program Akselerasi Strategis Terintegrasi Penurunan Angka Kemiskinan dan Stunting Terpadu (PASTIPADU) di Sulawesi Barat.

Penandatanganan tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepakatan antara Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN dengan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang telah dilaksanakan pada 5 November 2026.

Adapun dokumen yang disepakati mencakup Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kemendukbangga/BKKBN dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, dilakukan pula penandatanganan Non-Disclosure Agreement (NDA) atau perjanjian kerahasiaan data antara Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi dengan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat.

Salah satu poin penting dalam kolaborasi ini adalah penguatan pemanfaatan akses dan data Sistem Informasi Keluarga. Integrasi data tersebut diharapkan menjadi landasan dalam menyusun kebijakan dan menjalankan program pembangunan yang lebih terarah, terukur, serta tepat sasaran.

Tidak hanya berfokus pada percepatan penurunan angka stunting, kerja sama ini juga diarahkan untuk mendukung penanganan anak tidak sekolah, pencegahan perkawinan anak, hingga pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah Sulawesi Barat.

Dengan dukungan data yang terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan mampu mengidentifikasi persoalan masyarakat secara lebih akurat, sehingga intervensi program dapat menjangkau kelompok sasaran yang benar-benar membutuhkan.

Baca Juga  Eksekusi Beru-beru Kalukku, Imanuddin Tegaskan Eksekusi Beru Beru Bukan Kemenangan, Tapi Penegakan Hukum

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari implementasi komitmen Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, melalui program Panca Daya, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat penanggulangan kemiskinan, dan mendorong pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Gemilang Sukma, menyampaikan bahwa pihaknya berperan memfasilitasi dan mengoordinasikan agenda tersebut guna memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah di tingkat pusat.

Menurutnya, fasilitasi ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan kementerian dan lembaga di Jakarta.

Melalui kerja sama tersebut, Pemprov Sulbar berharap koordinasi lintas sektor semakin solid, sehingga berbagai program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dapat berjalan lebih efektif.

Sinergi Pemprov Sulbar dan Kemendukbangga/BKKBN ini diharapkan menjadi salah satu pengungkit percepatan PASTIPADU, sekaligus memperkuat langkah pemerintah dalam mewujudkan masyarakat Sulawesi Barat yang lebih sejahtera, sehat, dan berkualitas.

Gilang Sulbar
Author: Gilang Sulbar