Duri DiscoveryNews.id — Di tengah geliat industri migas di Duri, Kabupaten Bengkalis ,Propinsi Riau. Praktik outsourcing telah menjadi wajah yang tak terpisahkan dari sistem ketenagakerjaan
Kota Duri yang dikenal sebagai salah satu pusat produksi minyak terbesar di Indonesia ini seharusnya menjadi ladang kesejahteraan bagi tenaga kerja lokal.
Namun, realitas di lapangan justru memperlihatkan ironi: banyak pekerja berada dalam bayang-bayang ketidakpastian kerja.
Outsourcing pada dasarnya bukanlah sesuatu yang melanggar hukum. Regulasi di Indonesia melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan yang kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Cipta Kerja memberikan ruang bagi perusahaan untuk menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga.
Tujuannya jelas: efisiensi dan fokus pada bisnis inti
. Namun, di Duri—Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau
khususnya di sektor migas—praktik ini kerap bergeser dari tujuan awalnya.
Alih-alih hanya diterapkan pada pekerjaan penunjang seperti keamanan, kebersihan, atau jasa katering, outsourcing diduga merambah ke pekerjaan inti yang berkaitan langsung dengan operasional migas.
Di sinilah persoalan mulai muncul. Ketika pekerja inti justru berstatus outsourcing, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kepastian kerja, tetapi juga keselamatan dan profesionalitas kerja di sektor berisiko tinggi.
Lebih jauh lagi, pekerja outsourcing di Duri ,Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau.
sering kali menghadapi kondisi yang timpang. Upah yang tidak setara dengan pekerja tetap, minimnya jaminan sosial, hingga ketidakjelasan status kontrak menjadi cerita berulang.
Dalam banyak kasus, pekerja tidak memiliki posisi tawar yang kuat karena hubungan kerja yang terfragmentasi antara perusahaan utama dan vendor penyedia tenaga kerja.
Peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja, menjadi krusial dalam situasi ini. Namun pertanyaannya: apakah pengawasan yang dilakukan sudah cukup kuat? Jika pelanggaran terus berulang, maka ada dua kemungkinan—lemahnya pengawasan, atau adanya pembiaran yang sistematis.
Duri ,Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau. sebagai kota migas tidak boleh hanya menjadi pusat eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga harus menjadi contoh dalam perlindungan tenaga kerja. Jika outsourcing terus dibiarkan tanpa kontrol ketat, maka yang terjadi adalah normalisasi ketidakadilan di tengah industri bernilai triliunan rupiah.
Sudah saatnya semua pihak—pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat sipil—mendorong transparansi dan keadilan dalam sistem ketenagakerjaan. Karena pada akhirnya, keberhasilan industri migas bukan hanya diukur dari berapa banyak minyak yang dihasilkan, tetapi juga dari seberapa manusiawi pekerja diperlakukan.
(yolanda)
