Jember, 29 Mei 2026 — DiscoveryNews.id Diskominfo Jember bersama Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) turut ambil bagian dalam pelaksanaan supervisi pemetaan potensi masalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dilaksanakan pada Jumat (29/5/2026). Salah satu lokasi yang menjadi titik peninjauan berada di Kecamatan Patrang.
Anggota Satgas MBG yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua TP3D Kabupaten Jember, Dr. Evi Lestari, mengungkapkan bahwa dalam peninjauan tersebut pihaknya masih menemukan sejumlah kekeliruan mendasar yang dinilai cukup fatal karena tidak selaras dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami menemukan penempatan ruang administrasi yang berada di area dalam. Hal ini memicu aktivitas keluar-masuk petugas yang intens di area sensitif sehingga menjadi tidak higienis dan menyalahi SOP,” ujar Evi.
Evi juga menyoroti kondisi dapur pengolahan dan pemorsian makanan yang belum terstandarisasi dengan baik. Tim menemukan adanya penggabungan ruang penyimpanan logistik basah dan kering dalam satu lokasi.
Tidak hanya itu, di area dapur juga ditemukan sisa-sisa bumbu masakan dari hari sebelumnya yang belum dibersihkan.
Hal lain yang menjadi perhatian serius adalah mekanisme penyimpanan makanan matang atau omprengan. Berdasarkan ketentuan standar, makanan yang telah matang seharusnya langsung dimasukkan ke dalam mesin pendingin. Namun pada praktiknya, makanan tersebut justru ditumpuk bersama bahan bumbu lainnya.
Evi menegaskan bahwa pemisahan penyimpanan sangat krusial, terutama sebagai langkah mitigasi dan penanganan cepat apabila terjadi kasus keracunan makanan.
“Makanan yang dicadangkan sebagai sampel uji laboratorium tidak boleh terkontaminasi atau bercampur dengan komoditas lain,” tegasnya.
Menyikapi berbagai temuan tersebut, Evi menjelaskan bahwa skema pengawasan ke depan akan dimaksimalkan melalui struktur yang telah dibentuk oleh BGN, yakni Koordinator Wilayah (Korwil) dan Kepala Tim Pelaksana Program Gizi (KPPG).
Menurutnya, personel dalam struktur tersebut pada dasarnya telah menerima pembekalan, pelatihan, serta evaluasi pemantauan secara berkala.
“Ke depan, sinergi yang solid harus diperkuat. Program jaminan gizi ini memegang peranan penting dalam memberikan kontribusi nyata di tingkat nasional. Agar program ini dapat terealisasi sesuai target bersama, semua pihak wajib bergerak dalam satu kesatuan tim kerja, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, Ahmad Hoirozi, menegaskan bahwa penataan ruang dapur mutlak harus memenuhi kriteria luas minimal dan mengikuti panduan teknis yang telah ditetapkan.
“Dengan estimasi anggaran operasional yang mencapai kisaran Rp6 juta per hari, standarisasi dasar seperti pemenuhan luas area minimal 300 meter persegi wajib dipenuhi oleh pihak pengelola,” kata Hoirozi saat dimintai keterangan di lapangan.
Ia menambahkan, langkah evaluasi dan peninjauan langsung tersebut menjadi bagian dari upaya serius jajaran legislatif dan eksekutif untuk mengikis pandangan miring masyarakat terkait kualitas pelaksanaan program di daerah.
Sebagai langkah konkret, kepala daerah telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk melakukan audit dan inventarisasi menyeluruh.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 209 titik dapur yang tersebar di wilayah Kabupaten Jember dan masuk dalam target pemetaan. Hasil pendataan dan supervisi lapangan nantinya akan dirangkum secara komprehensif untuk dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
Hoirozi juga tidak menampik adanya kondisi dapur yang saat ini dinilai masih jauh dari kata layak dan terkesan kurang terorganisasi dengan baik. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa kapasitas tim di lapangan saat ini berfokus pada fungsi pemantauan, bukan memberikan penilaian akhir.
“Jika melihat kondisi di beberapa titik, memang situasinya masih cukup berantakan dan belum memenuhi indikator kelayakan yang semestinya. Namun kapasitas kami di sini adalah melakukan supervisi sesuai mandat dari Bupati. Ke depan, pengawasan dipastikan akan berjalan lebih ketat agar seluruh pengelola segera berbenah,” pungkasnya.
(Dang)
