Discoverynews.id Komisi Bedagai (Sergai) mendapatkan banyak masalah dalam penggunaan Dana Desa (DD) yang seharusnya langsung diawasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Salah satunya adalah modal BumDes.
Komisi I yang disampaikan Rasdiaman Damanik pada Sidang Paripurna agenda Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi DPRD Sergai Atas Hasil Pembahasan LKPJ Bupati Sergai Tahun 2025 Senin, (14/5/2026) terdapat 133 BumDes namun hanya 43 BumDes yang berbadan hukum.
Data yang diperoleh Komisi I DPRD Sergai dari 234 desa ada 133 BumDes dan hanya 43 BumDes saja yang memiliki badan hukum dan hampir semua BumDes yang ada tidak berjalan dengan baik alias mati suri. Komisi I dikatakan Rasdiaman Damanik berpendapat hal itu sengat membahayakan dan rentan dengan penyalah gunaaan anggaran desa sehingga akan merugikan negara.
Begitu juga disampaikan Ketua Komisi II Hengki Sirait yang menyoroti kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sergai dan meminta Bupati untuk mencopot Kadis Perhubungan Kabupaten Sergai.
Sesuai data renja Dinas Perhubungan, Komisi II kata Hengki Sirait mengatakan lebih fokus pada capaian retribusi daerah. Target retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan target 200 juta terealisasi 89,190 juta, persentase pencapaian 44,5 persen.
Begitu juga retribusi parkir di jalan umum, ditargetkan 400 juta realisasi 344.100 juta dengan persentase 86,0 persen. Komisi II memberikan catatan Dinas Perhubungan penyusun renja di tahun berikutnya untuk menghapus program dan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor dan anggaran dialihkan pada program penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten.
Komisi II juga meminta Dinas Perhubungan melakukan optimalisasi pengawasan dalam pelaksanaan pengutipan retribusi parkir di jalan umum yang telah ditetapkan lokasi penyedia jasa.
Red
