GARUT, Tarogong Kidul – DPRD Kabupaten Garut menegaskan peran pengawasannya dengan memberikan sejumlah catatan strategis terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Garut dalam Rapat Paripurna Masa Sidang II Tahun 2026, Senin (27/4/2026).
Rapat tersebut membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, yang diakhiri dengan penyampaian pandangan akhir fraksi serta penetapan keputusan DPRD sebagai bentuk evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
Ketua DPRD Garut, Aris Munandar, menegaskan bahwa pembahasan LKPJ bukan sekadar agenda rutin, melainkan instrumen penting untuk memastikan kinerja pemerintah daerah tetap berada pada jalur yang tepat dan berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, rekomendasi yang dihasilkan DPRD harus menjadi acuan utama dalam memperbaiki berbagai kelemahan, baik dalam aspek perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan program.
“Fungsi pengawasan DPRD harus memberikan dampak nyata. Karena itu, rekomendasi yang disampaikan harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
DPRD juga menyoroti sejumlah isu strategis, di antaranya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum maksimal, perlunya kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil, serta peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah.
Selain itu, DPRD menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif yang tetap berjalan dalam koridor pengawasan yang kritis dan objektif, demi mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyatakan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah. Ia juga mengakui masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan program tahun 2025 yang perlu segera dibenahi.
Pemerintah Kabupaten Garut berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut secara konkret guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Dede mulyana
