GUNGSITOLI, DiscoveryNews.id, 18 Juni 2026 – Laut Sifalaete tenang. Tapi amarah warga, *diduga sudah di ubun-ubun.
18 Juni. Proyek “Pengaman Pantai Dusun III” senilai Rp391.800.313 *diduga sudah berdiri. Yang belum berdiri? Jawaban dari PPK PSDA inisial WZ dan Pemko Gunungsitoli.
8 Juni lalu, LSM KCBI Kep. Nias Melalui Media DiscoveryNews.id diduga mengetuk pintu PUPR. 5 pertanyaan dilontarkan: DED mana? Kajian abrasi mana? Kok Dusun III? Rumah siapa yang dibentengi? UKL-UPL laut mana?
10 hari berlalu. Pesan centang biru. Dibaca. Lalu senyap.
“Kami tidak tanya rahasia negara. Kami tanya uang rakyat 391 juta. Tapi PPK WZ *diduga memilih bungkam. Pemko Gunungsitoli diduga ikut tutup mata,” sentil Helpi Zebua dari KCBI.
Bungkam 10 hari itu yang diduga jadi bukti. Bukti apa? Helpi *menyampaikan 3 dugaan dosa APBD:
1. Dosa Kepentingan Umum
Perda 12/2012 + UU 27/2007 bilang pantai untuk semua. Fakta di lapangan: beton diduga cuma jaga 1 rumah. “Kalau iya, maka 391 juta ini diduga bukan APBD. Ini iuran wajib paksa rakyat untuk pagar pribadi,” ujar Helpi.
2. Dosa Keterbukaan
UU KIP 14/2008 Pasal 7 itu wajib. Bukan opsi. 10 hari tanpa jawaban, diduga bukan keterlambatan. Itu *diduga pembunuhan hak publik untuk tahu.
3. Dosa Akuntabilitas
UU 17/2003 Pasal 3 teriak: APBD harus jelas. Tanpa DED, tanpa kajian, tanpa dasar, proyek ini *diduga berbau Pasal 3 UU Tipikor 31/1999. Memperkaya orang lain, mengorbankan pantai.
Warga Sifalaete kini cuma bisik pelan ke langit: “Pak Wali… Pak PPK WZ… 391 juta itu bukan kertas. Itu keringat. Itu pajak. Kalau memang untuk rakyat, buka datanya. Kalau diduga untuk 1 rumah, ngaku saja. Kami lebih sakit dibohongi diam, dari pada dihantam ombak.
Updete Fakta 18 Juni 2026:
Beton: Sudah jadi.
Konfirmasi ke PUPR Wali Kota: Sudah 10 hari.
Jawaban resmi: *MASIH HILANG.
Hak jawab untuk PPK WZ, Kadis PUPR, Wali Kota Gunungsitoli terbuka 24 jam. Redaksi _Warta.in menunggu. Rakyat Sifalaete menunggu. Ombak tidak pernah menunggu.
Redaktur: Redakpel
Komentar