Brussel, 2 Juli 2026 – Aliran dana miliaran euro dari berbagai institusi dan negara anggota Uni Eropa kepada perusahaan-perusahaan Israel masih terus berlangsung di tengah meningkatnya kritik internasional terhadap operasi militer Israel di Gaza. Kondisi tersebut memicu tudingan bahwa Uni Eropa menerapkan standar ganda dalam kebijakan luar negerinya.
Laporan investigasi yang dipublikasikan Al Jazeera pada Kamis (2/7/2026) mengungkap bahwa berbagai kontrak pengadaan barang dan jasa antara lembaga publik Uni Eropa dengan perusahaan Israel tetap berjalan, meskipun sejumlah negara anggota sebelumnya menyerukan peninjauan hubungan dagang dengan Israel.
Data yang dikutip dalam laporan tersebut berasal dari organisasi pemantau Statewatch, yang mencatat hampir 200 kontrak senilai sekitar 2,7 miliar euro diberikan kepada perusahaan-perusahaan Israel sepanjang periode Januari 2022 hingga Juli 2025. Setelah konflik Gaza pecah pada Oktober 2023, nilai kontrak justru meningkat menjadi sekitar 1,6 miliar euro dalam kurun waktu 21 bulan berikutnya.
Menurut laporan itu, kontrak tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari teknologi, keamanan siber, kesehatan, energi hingga layanan digital. Sejumlah perusahaan Israel bahkan masih memenangkan tender dari lembaga pemerintah, universitas, rumah sakit, dan institusi publik di berbagai negara anggota Uni Eropa.
Di sisi lain, sejumlah negara seperti Spanyol dan Irlandia terus mendesak agar Uni Eropa menangguhkan Perjanjian Asosiasi dengan Israel karena dinilai tidak lagi memenuhi klausul penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun upaya tersebut beberapa kali gagal memperoleh dukungan bulat setelah mendapat penolakan dari negara-negara seperti Jerman dan Italia.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia menilai kebijakan tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan Uni Eropa. Mereka mempertanyakan mengapa sanksi ekonomi dapat diterapkan secara luas terhadap Rusia terkait perang di Ukraina, sementara hubungan ekonomi dengan Israel masih terus dipertahankan di tengah konflik Gaza.
Laporan Al Jazeera juga menyoroti bahwa selain kontrak pengadaan, berbagai bentuk kerja sama penelitian, inovasi, dan investasi antara Uni Eropa dan Israel masih berlangsung. Kondisi ini dinilai memperlihatkan bahwa hubungan ekonomi kedua pihak tetap kuat meskipun tekanan politik dan diplomatik terhadap Israel terus meningkat.
Sementara itu, pejabat Uni Eropa berpendapat bahwa setiap keputusan terkait sanksi atau penghentian kerja sama harus disepakati seluruh negara anggota, sehingga proses pengambilan keputusan sering menghadapi perbedaan pandangan politik di dalam blok tersebut.
Sumber: Al Jazeera, Statewatch.
Komentar