Kabupaten Cirebon, discoverynews.id – Pekerjaan urugan pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Sende, Kecamatan Arjawinangun, diduga menyimpan sejumlah kejanggalan. Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan indikasi manipulasi harga material urugan dan dugaan pembengkakan volume pekerjaan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Kamis. (30/07/2026)
Informasi yang dihimpun menyebutkan, material urugan diduga dibeli dengan harga 500 ribu per truk dengan kebutuhan 125 truk, sedangkan nilai pagu yaitu 93 juta, namun dicantumkan dalam anggaran dengan nilai yang jauh lebih tinggi. Selain itu, kebutuhan urugan yang diperkirakan hanya memerlukan puluhan truk diduga dilaporkan menjadi ratusan truk.
Sumber pembiayaan pekerjaan urugan tersebut disebut dibebankan kepada Pemerintah Desa Sende. Apabila dugaan mark up harga dan manipulasi volume itu terbukti, maka berpotensi mengarah pada penyimpangan penggunaan anggaran yang dapat merugikan keuangan negara.
Saat dikonfirmasi, Kuwu Desa Sende, Suma, belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan penjelasan mengenai harga pembelian material, volume pekerjaan, maupun mekanisme penganggaran urugan.
Kopdes Merah Putih merupakan program nasional yang pendanaannya bersumber dari APBN melalui skema Dana Desa. Sebagian alokasi Dana Desa digunakan untuk mendukung pembangunan Kopdes Merah Putih di setiap desa.
Munculnya dugaan penyimpangan pada proyek urugan di Desa Sende menjadi perhatian karena menyangkut penggunaan anggaran negara. Aparat pengawas internal pemerintah maupun aparat penegak hukum diharapkan melakukan audit dan penelusuran menyeluruh terhadap pekerjaan tersebut guna memastikan seluruh proses telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka penanganannya diharapkan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hingga berita ini dipublikasikan, redaksi masih membuka ruang hak jawab dan terus berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait untuk memenuhi asas keberimbangan dalam pemberitaan.
***
Komentar