Ada sesuatu yang ganjil di negeri ini.
Kita memasang bendera merah putih di halaman sekolah, menyanyikan lagu kebangsaan, berbicara tentang kemerdekaan lalu di ruangan lain seseorang duduk dengan buku catatan dan mulai menghitung: uang gedung, uang kegiatan, uang seragam, uang buku, uang ini, uang itu.
Merdeka, katanya.
Tetapi anak tetap harus melewati pintu yang dijaga angka-angka.
Di sinilah kapitalisme masuk dengan wajah yang sangat sopan.
Ia tidak selalu datang membawa jas dan koper uang. Kadang ia datang dalam bentuk tabel pembayaran. Kadang dalam kuitansi. Kadang dalam istilah yang terdengar begitu ramah: partisipasi, kontribusi, sumbangan, pengembangan fasilitas.
Sekolah tentu membutuhkan biaya. Guru harus dibayar, bangunan harus dirawat, buku harus tersedia. Itu kenyataan.
Tetapi persoalannya berubah ketika logika kapitalisme mulai menguasai logika pendidikan ketika pendidikan tidak lagi pertama-tama dilihat sebagai hak manusia, melainkan sebagai jasa yang akses dan kualitasnya semakin ditentukan oleh kemampuan membayar.
Anak datang membawa buku.
Orang tua datang membawa dompet.
Dan sistem berdiri di tengah mereka seperti kasir yang terlalu serius.
Di atas kertas, pendidikan adalah hak.
Di lapangan, hak itu kadang terasa seperti barang yang harus dinegosiasikan.
Lalu muncullah kata ajaib:
sumbangan. Infak dan sedekah
Kata yang indah.
Sukarela.
Tidak mengikat.
Tetapi bagaimana kalau nominalnya sudah ditentukan?
Bagaimana kalau tanggalnya sudah ditetapkan?
Bagaimana kalau orang tua merasa tidak punya pilihan untuk menolak?
Kita perlu bertanya.
Apakah itu masih sumbangan, atau hanya pungutan yang memakai pakaian baru?
Di sinilah kritik terhadap kapitalisme pendidikan menjadi relevan.
Kapitalisme memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah hampir segala sesuatu menjadi hubungan ekonomi: waktu menjadi nilai, tenaga menjadi komoditas, pengetahuan menjadi jasa, bahkan pendidikan dapat berubah menjadi pasar.
Masalahnya bukan semata-mata bahwa ada uang di dalam pendidikan.
Masalahnya adalah ketika uang menjadi ukuran utama atas kesempatan manusia untuk mendapatkan pendidikan.
Paulo Freire, melalui Pedagogy of the Oppressed, melihat pendidikan sebagai ruang pembebasan dan pembentukan kesadaran kritis. Pendidikan seharusnya membantu manusia memahami realitas, bukan sekadar menerima realitas sebagai sesuatu yang tidak dapat digugat.
Tetapi lihat paradoksnya.
Kita berkata kepada anak:
“Berpikirlah kritis.”
Lalu ketika orang tuanya bertanya tentang biaya pendidikan:
“Jangan banyak protes.”
Anak diminta bertanya.
Orang dewasa diminta diam.
Dan semua orang menyebutnya pendidikan.
Ini bukan sekadar kontradiksi.
Ini adalah komedi sosial yang mahal.
Pierre Bourdieu dan Jean-Claude Passeron menunjukkan bagaimana pendidikan dapat ikut mereproduksi struktur sosial. Sementara Samuel Bowles dan Herbert Gintis mengkritik hubungan antara sistem pendidikan dan struktur ekonomi kapitalis.
Artinya, pendidikan tidak selalu otomatis menjadi tangga untuk keluar dari kemiskinan.
Dalam kondisi tertentu, ia justru dapat memperkuat perbedaan kelas.
Yang punya modal memiliki lebih banyak pilihan.
Yang tidak punya modal harus menerima lebih banyak batas.
Yang satu memilih sekolah, fasilitas, kursus, buku, teknologi, dan lingkungan belajar.
Yang lain memilih berdasarkan pertanyaan sederhana:
“Sanggup bayar atau tidak?”
Kemudian kita menyebut hasil akhirnya sebagai persaingan yang adil.
Benarkah?
Bagaimana mungkin perlombaan disebut adil jika garis start setiap anak berbeda?
Di sinilah kapitalisme pendidikan harus dibaca dengan kepala dingin.
Bukan dengan slogan.
Bukan dengan kemarahan kosong.
Tetapi dengan pertanyaan sederhana:
Apakah pendidikan sedang melayani manusia, atau manusia sedang melayani pasar pendidikan?
Jika pendidikan menjadi hak, pertanyaannya:
Bagaimana semua anak dapat belajar?
Jika pendidikan menjadi komoditas, pertanyaannya:
Siapa yang mampu membeli?
Dua pertanyaan.
Dua cara melihat manusia.
Dan masa depan anak-anak kita mungkin ditentukan oleh cara pandang yang kita pilih.
Indonesia sendiri memiliki dasar konstitusional yang kuat. Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Negara juga mempunyai kewajiban menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.
Bahkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 memberikan pemaknaan penting mengenai kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah menjamin wajib belajar pendidikan dasar tanpa memungut biaya dalam konteks ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas.
Jadi persoalannya bukan sekadar:
“Sekolah butuh uang.”
Tentu sekolah membutuhkan uang.
Pertanyaan yang lebih besar adalah:
“Sejauh mana negara telah memenuhi kewajibannya sehingga beban pembiayaan tidak diam-diam dipindahkan kepada keluarga?”
Dan di sinilah budaya kita kembali muncul.
“Sudahlah, memang dari dulu begitu.”
“Kalau mau sekolah bagus, ya harus bayar.”
“Jangan banyak bertanya.”
Kalimat-kalimat sederhana ini adalah bahan bakar bagi sebuah sistem yang ingin berjalan tanpa terlalu banyak pertanyaan.
Sebab kapitalisme tidak selalu membutuhkan paksaan.
Kadang ia hanya membutuhkan masyarakat yang sudah terbiasa menerima logikanya.
Ketika kita mulai percaya bahwa sesuatu yang berkualitas pasti mahal.
Ketika kita mulai percaya bahwa pendidikan bagus hanya untuk mereka yang mampu membayar.
Ketika kita mulai menganggap kemiskinan sebagai kesalahan pribadi.
Ketika kita mulai menganggap kritik sebagai gangguan.
Di situlah kapitalisme bukan lagi sekadar sistem ekonomi.
Ia mulai menjadi cara berpikir.
Dan itu jauh lebih dalam.
Karena ketika sebuah masyarakat sudah terbiasa mengukur manusia berdasarkan kemampuan ekonominya, maka pendidikan pun perlahan ikut terkena penyakit yang sama.
Anak tidak lagi hanya ditanya:
“Apa yang ingin kamu pelajari?”
Tetapi secara tidak langsung dunia bertanya:
“Seberapa mampu keluargamu membiayai pendidikanmu?”
Itulah pertanyaan yang seharusnya membuat kita gelisah.
Sebab anak tidak memilih lahir dari keluarga kaya atau miskin.
Ia tidak memilih keadaan ekonominya.
Maka kemiskinan orang tua tidak boleh berubah menjadi hukuman bagi masa depan anak.
Pendidikan seharusnya menjadi tangga mobilitas sosial, bukan tembok kelas sosial.
Negara harus hadir.
Sekolah harus transparan.
Masyarakat harus berani mengawasi.
Dan orang tua harus memiliki ruang untuk bertanya tanpa takut anaknya menjadi korban.
Sebab demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin.
Demokrasi juga berarti berani bertanya:
Uang ini untuk apa?
Siapa yang menentukan?
Apakah ini benar-benar sukarela?
Dan apakah hak anak sedang dipenuhi?
Maka jangan buru-buru menyebut orang tua yang mempertanyakan biaya sebagai orang yang tidak peduli pendidikan.
Bisa jadi justru mereka sedang mempertahankan makna pendidikan sebagai hak.
Sebab pendidikan yang sehat bukan pendidikan yang bebas dari kritik.
Pendidikan yang sehat adalah pendidikan yang mampu menerima kritik tanpa merasa terancam.
Dan akhirnya kita kembali kepada pertanyaan paling sederhana sekaligus paling mengganggu:
Jika pendidikan adalah hak, mengapa kesempatan untuk mendapatkannya harus semakin ditentukan oleh uang?
Jika kapitalisme berhasil membuat pendidikan menjadi komoditas, maka kita harus berani mengatakan:
Anak bukan pelanggan. Pengetahuan bukan barang dagangan. Sekolah bukan toko. Dan masa depan manusia bukan produk yang boleh diberi label harga.
Sebab kemerdekaan yang sejati bukan hanya bebas dari penjajahan.
Kemerdekaan juga berarti seorang anak miskin tetap mempunyai hak untuk belajar, berpikir, bermimpi, dan menentukan masa depannya.
Dan jika hak itu terus-menerus berhadapan dengan tembok uang, maka pertanyaan kita sederhana:
Apakah kita sedang membangun pendidikan untuk manusia atau sedang membangun manusia untuk pasar?
Jihad abd mujahid Pimpinan redaksi discoverynews.id
Author: ADMIN REDAKSI
Komentar