Oleh: Rudi Fathir
OPINI, Discoverynews.id — Efisiensi anggaran kembali menjadi salah satu isu yang menyita perhatian publik. Pemerintah dituntut lebih cermat dalam mengelola keuangan negara dan daerah, memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, di tengah kebijakan tersebut, ada satu sektor yang tidak boleh luput dari perhatian: media dan ekosistem pers.
Media bukan sekadar industri yang menjual berita. Media adalah salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Melalui media, masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, bagaimana kebijakan dijalankan, serta sejauh mana anggaran publik digunakan untuk kepentingan rakyat.
Karena itu, ketika efisiensi anggaran dilakukan secara besar-besaran, media berada dalam posisi yang cukup dilematis. Di satu sisi, media harus mendukung kebijakan pemerintah untuk menghemat anggaran. Di sisi lain, media juga harus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial, pengawasan, edukasi, dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Persoalannya, sebagian besar media lokal sangat bergantung pada keberlangsungan ekosistem ekonomi di daerah. Ketika belanja publik ditekan, kegiatan pemerintah dikurangi, perjalanan dinas dibatasi, belanja publikasi diperketat, hingga berbagai program komunikasi pemerintah ikut mengalami pengurangan, dampaknya tidak berhenti pada institusi pemerintah. Gelombangnya bisa sampai kepada perusahaan media, wartawan, fotografer, kontributor, percetakan, hingga pekerja kreatif yang selama ini menggantungkan hidup dari industri informasi.
Di sinilah kita perlu membedakan antara efisiensi dan mematikan ekosistem.
Efisiensi seharusnya berarti mengurangi pemborosan, bukan menghilangkan kebutuhan terhadap informasi publik. Pemerintah tetap membutuhkan media untuk menyampaikan program kepada masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga membutuhkan media untuk mengetahui apakah program tersebut benar-benar berjalan dan memberi manfaat.
Media yang sehat bahkan menjadi bagian dari mekanisme efisiensi itu sendiri. Dengan pemberitaan yang kritis dan berimbang, media dapat membantu menemukan persoalan di lapangan, mengungkap kebocoran, mempertanyakan kebijakan yang tidak tepat sasaran, serta menghadirkan suara masyarakat yang mungkin tidak terdengar di ruang-ruang birokrasi.
Namun, media juga harus melakukan introspeksi.
Era efisiensi memaksa perusahaan pers untuk tidak lagi sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah. Media harus memperkuat bisnisnya, membangun pembaca, meningkatkan kualitas jurnalistik, mengembangkan platform digital, serta mencari sumber pendapatan yang sehat dan transparan.
Media tidak boleh kehilangan independensinya hanya karena ingin bertahan hidup.
Di tengah tekanan ekonomi, profesionalisme justru harus semakin diperkuat. Wartawan harus tetap bekerja berdasarkan fakta, melakukan verifikasi, menjaga keberimbangan, dan tidak menjadikan ruang pemberitaan sebagai alat tekanan kepada pihak tertentu. Sebab, ketika kepercayaan publik hilang, media akan kehilangan modal terbesar yang tidak bisa dibeli dengan uang: kredibilitas.
Pemerintah pun perlu melihat persoalan ini secara lebih bijak. Efisiensi tidak semestinya diterjemahkan menjadi pembatasan akses informasi atau pengabaian terhadap keberadaan pers lokal. Yang dibutuhkan adalah tata kelola komunikasi publik yang transparan, profesional, terukur, dan sesuai aturan.
Belanja publikasi boleh diefisienkan. Tetapi kebutuhan masyarakat terhadap informasi tidak boleh diefisienkan.
Justru dalam situasi anggaran yang ketat, publik membutuhkan media yang semakin kuat untuk mengawasi setiap rupiah yang dibelanjakan negara. Ketika proyek dikurangi, media harus bertanya mengapa. Ketika anggaran dialihkan, media harus menjelaskan untuk apa. Ketika program pemerintah berjalan, media harus mengukur manfaatnya bagi masyarakat.
Inilah wajah pers yang seharusnya hadir di tengah pusaran efisiensi anggaran: bukan menjadi beban pemerintah, tetapi menjadi mata dan telinga masyarakat.
Efisiensi adalah keniscayaan. Perubahan model bisnis media juga tidak bisa dihindari. Tetapi jangan sampai atas nama efisiensi, ruang informasi publik justru semakin sempit.
Sebab, negara yang hemat memang penting. Namun negara yang hemat sekaligus transparan, terbuka terhadap kritik, dan memberikan ruang bagi pers untuk bekerja secara independen, jauh lebih penting.
Pada akhirnya, efisiensi anggaran bukanlah akhir bagi media. Justru bisa menjadi momentum untuk membuktikan bahwa pers mampu berdiri dengan kualitas, kreativitas, profesionalisme, dan kepercayaan publik.
Media boleh beradaptasi dengan zaman. Media boleh mengencangkan ikat pinggang. Tetapi media tidak boleh kehilangan suara.
Author: A.Fathir
Komentar