KARAWANG, Discovery .com: Menjelang aksi demonstrasi Serikat Tani Karawang (SETAKAR) ke Kantor ATR/BPN Karawang yang dijadwalkan Kamis (24/9/2026), Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian, S.H., M.H., mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan gratifikasi dalam persoalan lahan kawasan hutan produksi yang diduga berubah fungsi menjadi kawasan industri di Kabupaten Karawang.
Asep menilai persoalan tersebut perlu dibuka secara terang, terutama terkait dugaan tumpang tindih antara kawasan hutan produksi yang dikelola masyarakat dengan lahan industri di kawasan Karawang International Industrial City (KIIC).
Dugaan tersebut mencuat setelah Paguyuban Pemuda Tani Karawang (PPTK) melayangkan surat kepada Kantor ATR/BPN Karawang pada 8 September 2026. Surat tersebut berisi permohonan klarifikasi dan audiensi mengenai ratusan hektare lahan kawasan hutan produksi yang menurut pihak petani diduga telah masuk dalam penguasaan sejumlah perusahaan di kawasan industri KIIC.
Surat tersebut kemudian mendapat balasan dari ATR/BPN Karawang pada 15 September 2026.
Menurut Asep, dalam penjelasan ATR/BPN tersebut terdapat persoalan tumpang tindih lahan yang berkaitan dengan kawasan hutan. Ia juga merujuk Surat Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Nomor B/UK.01.01/35-300/II/2025 tanggal 28 Februari 2025.
Secara nasional, ATR/BPN memang telah mengeluarkan kebijakan terkait penataan dan verifikasi data spasial pertanahan, termasuk persoalan tumpang tindih batas wilayah pemetaan. Pada November 2025, ATR/BPN juga menerbitkan surat tindak lanjut mengenai bidang-bidang tanah yang terindikasi masuk dalam batas kawasan hutan, termasuk kewajiban melakukan verifikasi spasial dan koordinasi dengan instansi kehutanan.
Petani Klaim Persoalan Sudah Muncul Sejak 2017
Dari pihak petani, persoalan tersebut disebut bukan perkara baru. Asep menyampaikan bahwa persoalan telah muncul sejak 2017, ketika Kementerian Kehutanan disebut menetapkan sekitar 2.115 hektare kawasan hutan produksi masuk dalam skema Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).
Dalam perkembangannya, pihak petani menduga terdapat sekitar 29 perusahaan di kawasan KIIC yang menggunakan sekitar 280 hektare lahan yang sebelumnya digarap masyarakat.
“Sejak 2017, petani penggarap diduga tidak mendapatkan haknya. Jadi wajar ketika hari Kamis besok, petani akan melakukan aksi demonstrasi ke Kantor ATR/BPN Karawang,” ujar Asep, Selasa (22/9/2026).
Persoalan kawasan hutan produksi dan perhutanan sosial di Karawang sendiri sebelumnya juga pernah mendapat penanganan pemerintah. Pada 2025, Kementerian Kehutanan melakukan penindakan terhadap aktivitas pembuangan sampah ilegal di kawasan hutan produksi di bawah skema Perhutanan Sosial di Karawang.
Asep Minta KPK Turun Tangan
Asep mengatakan, apabila terdapat bukti adanya penyalahgunaan kewenangan, pemberian fasilitas, atau gratifikasi dalam proses penerbitan hak atas tanah, maka persoalan tersebut harus ditelusuri aparat penegak hukum.
Ia bahkan membandingkan persoalan tersebut dengan kasus korupsi pertanahan yang pernah mencuat di daerah lain.
“Saya sampaikan jika kasus di Karawang ini bisa dibongkar KPK, maka dapat dipastikan nasib Karawang bisa sama seperti Kota Bogor,” kata Asep.
Namun demikian, dugaan adanya gratifikasi dalam persoalan lahan tersebut masih merupakan klaim yang disampaikan Asep dan pihak petani. Untuk memastikan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi, diperlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum berdasarkan dokumen serta alat bukti yang sah.
Minta HGB Dipertanyakan dan Diverifikasi
Asep juga meminta ATR/BPN Karawang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap status hak atas tanah yang berada di lokasi yang dipersoalkan.
Menurutnya, apabila benar terdapat bidang tanah yang secara hukum masih berstatus kawasan hutan dan kemudian diterbitkan hak atas tanah untuk kepentingan industri, maka proses penerbitan hak tersebut perlu diperiksa.
“Sudah tahu itu lahan masuk IPHPS, tetapi ATR/BPN Karawang tetap mengeluarkan HGB untuk kawasan industri. Ada apa dengan semua ini? Ini persoalan lama sejak 2017, maka saya minta KPK membongkar ini semua,” tegasnya.
Asep meminta seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut membuka dokumen dan data pertanahan secara transparan sehingga masyarakat, khususnya petani penggarap, memperoleh kepastian mengenai status lahan yang selama ini mereka kelola.
“Batalkan HGB atau Bongkar Perusahaan”
Atas persoalan tersebut, Asep mendesak ATR/BPN Karawang melakukan pemeriksaan terhadap HGB yang berada di atas lahan yang diduga masih berstatus kawasan hutan produksi.
“Batalkan HGB atau pilihan keduanya, ya bongkar itu perusahaan yang diduga menggunakan lahan kawasan hutan,” tegasnya.
Ia juga meminta Kepala Kantor ATR/BPN Karawang tidak mengabaikan persoalan yang sedang dipersoalkan masyarakat.
“Woy…! Kepala BPN Karawang di mana? Jangan tutup mata. Ini jelas gratifikasi dan korupsi kalau HGB-nya tidak dibatalkan. Batalkan HGB atau bongkar itu perusahaan,” tutup Asep.
Sementara itu, kepastian mengenai status masing-masing bidang tanah, proses penerbitan hak atas tanah, serta ada atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi tetap memerlukan verifikasi dokumen dan keterangan resmi dari ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, pengelola kawasan industri, perusahaan terkait, serta aparat penegak hukum.
Author: Wasim Mursalim
Komentar