BEKASI, Discoverynews.id – Kunjungan kerja Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI ke PT Indonesia Epson Industry, Kawasan EJIP Industrial Park Lot 4E, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, mengalami perubahan jadwal. Semula dijadwalkan pada Kamis, 12 November 2026, kunjungan tersebut dimajukan menjadi Senin, 9 November 2026, sebagaimana tertuang dalam surat Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor 4.4/974/HI.04.00/XI/2026.
Kunjungan kerja tersebut turut melibatkan Dirjen PHI dan Jamsos, Dirjen Binwasnaker dan K3, serta Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi. Agenda ini berkaitan dengan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang tengah terjadi di PT Indonesia Epson Industry.
Dalam menyambut kedatangan rombongan Wamenaker di depan gerbang perusahaan, Ketua PUK Serikat Pekerja Global Indonesia (SPGI) PT Indonesia Epson Industry sekaligus Presiden Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia (F-SPGI), H. Abdul Bais S.E., bersama 11 pekerja korban PHK sepihak termasuk Abdul Bais yang siap kembali bekerja serta perwakilan pekerja PKWT yang statusnya telah ditetapkan menjadi PKWTT oleh Kementerian Ketenagakerjaan, menyampaikan lima tuntutan utama.
Lima (5) poin yang disampaikan Abdul Bais adalah sebagai berikut:
1. Pembayaran Upah dan Jaminan Sosial bagi 11 Pekerja. Perusahaan harus membayarkan upah beserta jaminan sosial terhadap 11 pekerja yang mengalami PHK sepihak. Hal ini mengacu pada perintah Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat.
2. Pekerjakan Kembali 11 Pekerja Korban PHK. Abdul Bais menegaskan bahwa sudah sepatutnya 11 pekerja tersebut dipekerjakan kembali. Terlebih, telah ada surat klarifikasi dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi yang menyatakan bahwa perselisihan PHK tersebut tidak dapat dilanjutkan.
3. Akui Keberadaan SPGI di PT Indonesia Epson Industry. Perusahaan harus mengakui keberadaan Serikat Pekerja Global Indonesia (SPGI) PT Indonesia Epson Industry yang telah memiliki bukti pencatatan resmi dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi sejak 7 April 2026.
4. Hentikan Diskriminasi terhadap Serikat Pekerja. Perusahaan diminta memberikan perlakuan yang sama terhadap FSPMI dan SPGI tanpa diskriminasi. Hal ini mencakup pemberian fasilitas ruang kesekretariatan, pemotongan COS (iuran serikat pekerja), sosialisasi kepada pekerja kontrak baru, serta pemberian dispensasi kerja bagi pengurus serikat pekerja. Abdul Bais menyoroti adanya perbedaan perlakuan, di mana FSPMI telah diberikan itu semua sementara SPGI tidak mendapatkan fasilitas tersebut.
5. Jalankan Kepmenaker Nomor 88 tentang Kekerasan Seksual. Perusahaan didesak menjalankan ketentuan Kepmenaker Nomor 88 terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja. Pasalnya, hingga saat ini telah terdapat dua korban yang melaporkan dugaan kekerasan seksual di lingkungan PT Indonesia Epson Industry.
Abdul Bais berharap kunjungan kerja Wamenaker beserta jajaran terkait hari ini, tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi benar-benar menghasilkan langkah konkret dan penyelesaian atas seluruh persoalan ketenagakerjaan di PT Indonesia Epson Industry.
Ia menegaskan, apabila persoalan tersebut tidak kunjung diselesaikan, pihaknya siap mengampanyekan gerakan boikot produk Epson, baik di dalam maupun di luar negeri.
“Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui kunjungan kerja Wamenaker. Namun, apabila tidak ada penyelesaian nyata, kami akan mengampanyekan boikot produk Epson di dalam dan luar negeri,” tegas Abdul Bais.
Bagi F-SPGI, perjuangan ini bukan sekadar persoalan hubungan industrial, melainkan upaya menegakkan hak pekerja, kebebasan berserikat, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh buruh.
Author: Jho/R²
