Gunungsitoli, DiscoveryNews.id — Sikap tidak kooperatif manajer pertamina gunungsitoli saat dimintai konfirmasi terkait kelangkaan bbm subsidi dan gas lpg 3 kg di kepulauan Nias memicu dugaan kuat adanya ketidakberesan distribusi.
Kronologi:
23 September 2026, gabungan media:
1. Sabar Halawa (DiscoveryNews.id)
2. Redius Gea (Beritanusa.com)
3. Yunianto Waruwu (BnewsNasional.id)
Eksklusif
Momen Terbaik Hari Ini
Jelajahi kumpulan foto pilihan dengan cerita visual yang memukau dan penuh inspirasi di balik setiap lensanya.
Telah melayangkan surat resmi audiensi kepada pimpinan pertamina gunungsitoli via Sdr. Indra, terkait:
– Kelangkaan solar & Pertalite
– Kelangkaan LPG 3 kg
– Pengawasan SPBU dan Penyaluran Biosolar B40/B50
– Data resmi jumlah SPBU, Agen LPG Dan Het
Namun hingga 27 September 2026, Manajer Pertamina gunungsitoli Bungkam total. Wa Tidak Dibalas, Telepon tidak Diangkat.
Dasar hukum yang diduga dilanggar:
1. UU No. 22 tahun 2001 Tentang minyak dan gas Bumi
Pasal 28: Penyediaan dan Pendistribusian BBM adalah Kewajiban pemegang izin Usaha, wajib Menjamin Ketersediaan dan Kelancaran di seluruh Wilayah NKRI.
2. UU No. 14 tahun 2008.
Tentang keterbukaan informasi publik
Pasal 2 & 4, Setiap informasi Publik bersifat terbuka. Pertamina sebagai BUMN adalah badan publik yang wajib melayani informasi.
3. UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Pasal 4 & 29: Penyelenggara wajib memberikan pelayanan transparan dan akuntabel.
4. Uu no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
Masyarakat berhak atas informasi yang benar terkait barang subsidi.
5. Perpres no. 191 tahun 2014 jo. Perpres no. 69 tahun 2021 tentang penyediaan bbm
Pertamina wajib menyalurkan BBM subsidi tepat sasaran.
6. Uu no. 40 tahun 1999 tentang pers
Pasal 4 & 18: Menghalangi tugas jurnalistik Dapat Dipidana 2 tahun Atau Denda Rp 500 juta.
Red
Author: Haris
Komentar