PONTIANAK, Discoverynews.id ~ Pemandangan memprihatinkan yang menyelimuti area kampus Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak akhirnya kembali menyengat perhatian publik nasional setelah belasan tahun membiarkan struktur beton megah berdiri tanpa kejelasan.
Pembangunan gedung 8 lantai Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak tersebut mulai dikerjakan pada tahun 2012 sumber dana Anggaran yang telah dikucurkan untuk proyek tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp136 miliar.
Sumber Anggaran Menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).
Bangunan calon Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Untan yang digadang-gadang menjadi pusat layanan kesehatan dan pendidikan medis modern di Kalimantan Barat kini tak ubahnya monumen raksasa mangkrak yang kusam termakan waktu.
Keberadaan kerangka gedung bertingkat yang tak kunjung rampung tersebut menjadi simbol kegagalan koordinasi infrastruktur pendidikan kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat lokal.
Kondisi stagnan yang berkepanjangan ini memicu nada geram dan nada tegas dari jajaran legislatif Senayan yang merasa gerah melihat pemborosan aset negara di daerah.
Dalam rapat kerja evaluasi infrastruktur nasional, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, melayangkan desakan teramat keras kepada pihak Kementerian Pekerjaan Umum untuk tidak lagi menutup mata terhadap ketimpangan fasilitas di daerah.
Langkah ini merupakan intervensi langsung untuk membongkar kebuntuan birokrasi yang selama ini dinilai melilit proyek pembangunan gedung kesehatan vital tersebut.
Lasarus menekankan bahwa mangkraknya proyek fisik ini bukan sekadar urusan beton dan semen yang terbengkalai, melainkan bentuk kerugian masif bagi dunia pendidikan kedokteran dan kualitas pelayanan medis.
Keberadaan rumah sakit pendidikan yang fungsional merupakan syarat mutlak bagi para calon dokter muda di Kalimantan Barat untuk menimba ilmu klinis secara optimal tanpa harus bergantung penuh pada fasilitas luar daerah.
Pembiaran gedung ini selama bertahun-tahun dianggap sebagai cerminan tidak efisiennya perencanaan anggaran serta minimnya komitmen penyelesaian proyek daerah strategis.
Ketua Komisi V DPR RI tersebut menuntut Kementerian Pekerjaan Umum segera melakukan audit teknis menyeluruh terhadap kelayakan struktur bangunan yang telah lama diterpa cuaca ekstrem.
Audit teknis tersebut harus segera disusul dengan alokasi anggaran kelanjutan pembangunan dalam skema prioritas nasional agar fisik bangunan dapat kembali dikerjakan tanpa penundaan berlarut-larut.
Menurutnya, tidak ada alasan teknis maupun administratif yang wajar untuk menunda kembali pengoperasian gedung yang sangat krusial bagi hajat hidup orang banyak ini.
Desakan tajam yang dilayangkan legislatif ini diharapkan menjadi momentum titik balik bagi Kementerian PU untuk segera mengambil langkah konkret di lapangan.
Eksekusi kelanjutan pembangunan ini sangat dinantikan oleh civitas akademika Universitas Tanjungpura dan seluruh elemen masyarakat Kalimantan Barat yang mendambakan fasilitas kesehatan berkualitas.
Sinergi nyata antara pengawasan DPR RI dan respons cepat penanganan dari kementerian terkait kini menjadi kunci utama untuk meruntuhkan tembok stagnasi yang membelenggu proyek tersebut.
Pihak Komisi V DPR RI menegaskan akan mengawal secara intensif proses penganggaran hingga pelaksanaan konstruksi di lapangan demi memastikan proyek ini benar-benar tuntas.
Pengawasan melekat ini bertujuan untuk menutup celah terjadinya penundaan berulang atau penghentian proyek secara mendadak di tengah jalan seperti yang terjadi pada masa lalu.
Komitmen pengawasan ini menjadi jaminan agar aset publik yang dibangun dari dana negara tidak lagi berujung menjadi bangunan mangkrak yang tak berdaya guna.
Apabila Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat merealisasikan desakan ini, harapan baru dipastikan akan segera berhembus bagi dunia kesehatan dan pendidikan di Pontianak.
Penyelesaian Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Untan tidak hanya akan melahirkan tenaga medis yang tangguh dan kompeten, tetapi juga menaikkan taraf hidup masyarakat Kalimantan Barat secara signifikan melalui akses layanan kesehatan yang inklusif dan merata.
(Tim/Red)












Komentar