MAMUJU, Discoverynews.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menargetkan sejumlah indikator makro pembangunan pada 2027 mengalami peningkatan. Target tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sulbar terkait penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (6/10/2026).
Mewakili Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar Junda Maulana hadir menyampaikan penjelasan pemerintah daerah dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi.
Eksklusif
Momen Terbaik Hari Ini
Jelajahi kumpulan foto pilihan dengan cerita visual yang memukau dan penuh inspirasi di balik setiap lensanya.
Rapat tersebut turut dihadiri anggota DPRD Sulbar serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar.
Dalam penyampaiannya, Junda mengatakan Pemprov Sulbar telah menetapkan target dan sasaran indikator makro pembangunan 2027 dengan mempertimbangkan aspek optimisme, keterukuran dan kondisi riil daerah.
“Pemprov Sulbar telah menetapkan target dan sasaran indikator makro pembangunan tahun 2027 yang optimis, terukur dan tetap realistis,” kata Junda.
Ia menegaskan, target indikator makro tersebut bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi komitmen bersama yang harus diwujudkan melalui kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah pertumbuhan ekonomi Sulbar. Pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2027 mencapai 6,20 persen.
Selain itu, tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 8,82 persen, sementara pertumbuhan investasi diproyeksikan mencapai 9,50 persen.
“Laju pertumbuhan ekonomi misalnya kita targetkan mencapai 6,20 persen, tingkat kemiskinan diarahkan pada angka 8,82 persen dan begitupun pertumbuhan investasi diproyeksikan sebesar 9,50 persen,” ungkapnya.
Junda menjelaskan, penyusunan Ranperda APBD 2027 mengacu pada besaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Untuk pendapatan daerah, pemerintah memproyeksikan penerimaan mencapai sekitar Rp1,91 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebut mencapai lebih dari Rp738 miliar. Sementara pendapatan lain-lain yang sah ditargetkan lebih dari Rp4 miliar.
Di sisi belanja, Pemprov Sulbar mengalokasikan anggaran lebih dari Rp1 triliun. Angka tersebut disebut mengalami kenaikan sekitar 0,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kondisi ini tidak dinafikan dengan kemampuan fiskal daerah yang mengalami efisiensi seperti tahun ini yang juga dialami seluruh daerah di Indonesia,” paparnya.
Menurut Junda, kondisi fiskal menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penyusunan APBD 2027. Karena itu, pemerintah daerah berupaya memastikan setiap kebijakan anggaran tetap diarahkan untuk mendukung pembangunan sekaligus pelayanan kepada masyarakat.
Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 selanjutnya diserahkan kepada DPRD Sulbar untuk memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
Junda menegaskan Pemprov Sulbar tetap berkomitmen memastikan pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pemprov Sulbar terus berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat agar penggunaan anggaran tepat sasaran,” tandasnya.
Author: Kaperwil Sulawesi Barat
Komentar