MAMUJU, Discoverynews.id – Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat, Nuruddin Rachman, bersama jajaran menerima kunjungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat di Ruang Rapat Bapenda Sulbar, Kamis (29/10/2026).
Pertemuan ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan tambahan atas optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka penyusunan Laporan Eksekutif Daerah Tahun 2026. Penugasan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat tugas BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat tertanggal 23 Oktober 2026, dengan periode pelaksanaan 26 Oktober hingga 4 Desember 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Bapenda Sulbar, Nuruddin Rachman, didampingi Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi (P2TI), Muhammad Saleh; Kepala Bidang Pengawasan dan Evaluasi, Agus Salim Machmud; Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang P2TI, Syamsul Bahri; serta staf teknis Bapenda Sulbar.
Kunjungan ini menjadi bagian dari koordinasi antara BPKP dan Bapenda Sulbar dalam mendukung pengawasan pengelolaan pendapatan daerah. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan tersedia informasi dan data yang memadai untuk mendukung evaluasi terhadap upaya optimalisasi PAD sekaligus mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Sekretaris Bapenda Sulbar, Nuruddin Rachman, menyampaikan bahwa pengawasan dan evaluasi menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan pendapatan daerah berjalan sesuai ketentuan serta didukung data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Koordinasi dengan BPKP menjadi kesempatan bagi kami untuk mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah secara lebih terarah. Kami siap mendukung proses pengawasan ini melalui penyediaan data dan informasi yang diperlukan, sehingga hasilnya dapat menjadi bahan perbaikan dalam mengidentifikasi potensi serta mengoptimalkan penerimaan PAD,” ujarnya.
Bagi Bapenda Sulbar, koordinasi dengan BPKP merupakan salah satu langkah penting dalam mendukung pengelolaan pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Ketersediaan data yang akurat, perencanaan pendapatan yang terukur, serta evaluasi berkelanjutan menjadi aspek penting dalam mengidentifikasi potensi dan meningkatkan kinerja penerimaan daerah.
Pengawasan tambahan yang dilaksanakan BPKP juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam mengidentifikasi peluang optimalisasi pendapatan, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, serta merumuskan langkah perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Upaya tersebut sejalan dengan misi kelima Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Author: Gilang Sulbar
