oleh

Sebut RSUD KHZ Musthafa Alami “Koma Empati Stadium Akhir”, Teni Ramdhani Tantang Direktur Debat Terbuka

TASIKMALAYA, Discoverynews.id – Ketua Tasik Government Watch (TGW), Teni Ramdhani, melontarkan kritik keras terhadap pelayanan RSUD KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya menyusul meninggalnya Achmad Judjiansar (61), pasien asal Kecamatan Tanjungjaya, yang diduga mengalami keterlambatan penanganan medis.

Bahkan, Teni menyebut kondisi pelayanan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tersebut sebagai “koma empati stadium akhir”. Pernyataan itu disampaikan melalui pernyataan sikap yang dirilis Senin (16/11/2026).

Tak hanya melontarkan kritik, Teni secara terbuka menantang Direktur RSUD KHZ Musthafa, dr. Aa Ahmad Dimyati, untuk melakukan debat terbuka tanpa syarat guna mempertanggungjawabkan tata kelola dan pelayanan kegawatdaruratan di rumah sakit tersebut.

Menurut Teni, terdapat sejumlah kejanggalan dalam kronologi penanganan almarhum pada Sabtu (14/11/2026). Ia menyebut pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan kondisi hemoglobin (Hb) 6,9 g/dL, disertai muntah darah dan buang air besar berdarah.

“Jika almarhum tiba di IGD dengan kadar hemoglobin kritis di angka 6,9 g/dL disertai muntah darah dan BAB berdarah, maka manajemen RSUD KHZ Musthafa hari ini justru mempertontonkan gejala koma empati stadium akhir,” tegas Teni.

Ia juga mempertanyakan keputusan pemindahan pasien ke ruang transit dan kemudian ke ruang rawat inap biasa, yakni Ruangan Madinah. Teni mengklaim pasien sempat tidak mendapatkan fasilitas oksigen dan tidak memperoleh pemeriksaan ulang dokter selama beberapa jam.

“Bagaimana mungkin pasien yang sedang berjuang melawan pendarahan hebat justru dicabut oksigennya di ruang transit, dilempar ke ruang rawat biasa, lalu dibiarkan melewati sembilan jam sunyi tanpa sentuhan dokter?” ujarnya.

Teni turut menyoroti dugaan keterlambatan penanganan kegawatdaruratan. Menurutnya, sistem Early Warning System yang seharusnya menjadi instrumen deteksi dini kondisi pasien kritis justru dipertanyakan efektivitasnya.

Ia bahkan menyindir kondisi tersebut dengan istilah Late Mourning System, yakni sistem yang menurutnya baru menunjukkan respons ketika kondisi pasien sudah sangat kritis.

Selain persoalan penanganan medis, TGW juga mempertanyakan ketersediaan dan distribusi darah di rumah sakit. Teni menyebut keluarga pasien harus berupaya sendiri mencari kantong darah hingga ke PMI Kota Tasikmalaya.

Di sisi lain, ia mempertanyakan proses permintaan rujukan ke RS TMC yang menurut keterangannya tidak berjalan sebagaimana diharapkan.

“Di rumah sakit pelat merah yang disokong puluhan miliar uang rakyat, anak korban justru dipaksa menjadi kurir darurat yang bertarung menjemput kantong darah ke PMI Kota Tasikmalaya. Ini bukan lagi persoalan pelayanan biasa, tetapi menyangkut tanggung jawab sistem pelayanan kesehatan terhadap masyarakat,” ungkapnya.

Kritik Pernyataan Pendalaman Internal

Teni juga mengkritisi pernyataan Direktur RSUD KHZ Musthafa, dr. Aa Ahmad Dimyati, yang sebelumnya menyampaikan akan melakukan pendalaman internal atas peristiwa tersebut.

Baca Juga  Warga Pontianak Timur Keluhkan Air PDAM Keruh Seperti Kopi Susu, Kepala IPA Beri Penjelasan Ini

Menurutnya, pendalaman internal perlu disertai keterbukaan informasi dan pengawasan independen agar masyarakat memperoleh penjelasan objektif mengenai kronologi serta standar pelayanan yang diterapkan.

“Frasa pendalaman internal jangan sampai hanya menjadi kosmetik birokrasi untuk meredam kemarahan masyarakat. Publik membutuhkan penjelasan yang transparan, bukan sekadar janji evaluasi tertutup,” katanya.

Ia menilai persoalan yang menyangkut keselamatan pasien tidak cukup diselesaikan melalui evaluasi internal rumah sakit semata, tetapi harus membuka ruang pengawasan dan pertanggungjawaban kepada publik.

 

Empat Poin Tantangan Debat Terbuka

Atas dasar itu, Teni Ramdhani mengajukan tantangan debat terbuka kepada Direktur RSUD KHZ Musthafa dalam forum bertajuk Debat Terbuka Akuntabilitas Pelayanan Publik.

Ia menyatakan forum tersebut dapat dilaksanakan kapan pun dan di ruang terbuka mana pun di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, dengan disaksikan insan pers, akademisi, organisasi profesi kesehatan, serta perwakilan keluarga korban.

TGW mengajukan empat persoalan utama yang diminta untuk dijelaskan oleh pihak manajemen rumah sakit.

Pertama, dugaan persoalan triase dan penempatan pasien kritis, yakni mempertanyakan dasar klinis pemindahan pasien dengan Hb 6,9 g/dL dan gejala perdarahan ke ruang transit serta ruang rawat inap biasa, termasuk alasan tidak ditempatkannya pasien di ruang perawatan intensif apabila memang terdapat indikasi medis.

Kedua, dugaan kekosongan pemantauan medis selama sembilan jam. TGW meminta penjelasan mengapa pasien yang disebut dalam kondisi kritis diduga tidak mendapatkan pemeriksaan ulang dokter sejak pukul 13.00 WIB hingga meninggal dunia sekitar pukul 22.00 WIB.

Ketiga, kesiapan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) dan sistem rujukan SISRUTE. TGW mempertanyakan mekanisme pemenuhan kebutuhan darah serta proses rujukan darurat yang dinilai belum memberikan kepastian bagi keluarga pasien.

Keempat, transparansi anggaran BLUD dan standar keselamatan pasien. TGW meminta penjelasan mengenai pengelolaan anggaran rumah sakit, khususnya dukungan fasilitas, peralatan medis, serta kesiapan sumber daya manusia dalam menangani kondisi kegawatdaruratan.

“Jika Direktur RSUD KHZ Musthafa memiliki integritas dan yakin seluruh prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan, silakan buktikan dalam forum terbuka di hadapan masyarakat Tasikmalaya,” tantang Teni.

Ia menegaskan bahwa tantangan debat tersebut merupakan bentuk tuntutan keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik, bukan semata-mata polemik personal antara organisasi masyarakat dengan pimpinan rumah sakit.

Teni juga menyatakan TGW akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong adanya pertanggungjawaban apabila ditemukan pelanggaran dalam proses pelayanan medis.

“Nyawa masyarakat bukan perkara sepele. Jika meja debat dihindari, kami akan terus menyuarakan tuntutan masyarakat melalui langkah-langkah sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya. (UR)

U Rustandi
Author: U Rustandi