oleh

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Harta Hasil Kejahatan Bisa Disita Negara

Jakarta discoverynews.id– Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan ini menjadi babak baru dalam upaya pemberantasan tindak pidana di Indonesia. Setelah tertunda selama kurang lebih 18 tahun, regulasi tersebut akhirnya memperoleh persetujuan DPR untuk memberikan landasan hukum bagi negara dalam menelusuri, menyita, merampas, hingga mengelola aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Keputusan pengesahan diambil setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama pemerintah.

Salah satu poin penting dalam undang-undang tersebut adalah pengaturan mengenai jenis aset yang dapat dirampas negara.

Mengacu pada Pasal 5, aset yang dapat dirampas meliputi harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana, termasuk aset yang telah dipindahtangankan atau diubah menjadi bentuk kekayaan lain, baik berupa modal, pendapatan maupun keuntungan ekonomi.

Selain itu, benda bergerak dan berwujud yang digunakan sebagai alat atau sarana melakukan tindak pidana juga dapat menjadi objek perampasan. Begitu pula aset yang ditemukan dan diketahui berasal dari tindak pidana.

Bahkan, undang-undang ini membuka kemungkinan perampasan terhadap aset lain yang sah milik pelaku untuk membayar kekurangan kerugian yang harus dipulihkan kepada negara. Namun, penerapannya harus memperhatikan prinsip kewajaran, keseimbangan nilai, dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Korupsi hingga penipuan digital masuk cakupan

Tidak hanya tindak pidana korupsi, Pasal 4 juga mengatur sejumlah tindak pidana lain yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset.

Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, serta perdagangan orang.

Perhatian juga diberikan terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Ketentuan ini berpotensi menjadi instrumen penting untuk menghadapi praktik investasi bodong, penipuan berkedok investasi digital, hingga berbagai skema pengumpulan dana masyarakat yang berujung pada kerugian besar.

Baca Juga  Menelisik Dugaan Penyelewengan Dana Desa Dipekon Kesugihan Kecamatan Kota Agung Barat Tahun 2022-2024 ‎

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mencontohkan bahwa aset bandar judi online, pelaku penipuan kripto, investasi bodong, hingga travel umrah bermasalah dapat menjadi objek perampasan sesuai ketentuan undang-undang.

Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menjelaskan bahwa regulasi tersebut juga memungkinkan perampasan aset melalui mekanisme tanpa putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu.

Mekanisme tersebut dapat diterapkan ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui identitasnya, atau tidak diketahui keberadaannya.

Namun, perampasan tanpa putusan pidana tersebut memiliki persyaratan, termasuk nilai aset paling sedikit Rp1 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

Dalam perkara tertentu, mekanisme perampasan aset juga diharapkan dapat membantu pemulihan kerugian korban, termasuk masyarakat yang menjadi korban penipuan koperasi maupun biro perjalanan ilegal.

Tidak berlaku surut

Meski telah disahkan DPR, undang-undang ini tidak serta-merta langsung berlaku.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam naskah undang-undang, pemberlakuannya dilakukan setelah 12 bulan sejak diundangkan dan setelah terbentuknya badan yang bertugas mengelola serta mengawasi perampasan aset.

Selain itu, Pasal 72 menegaskan bahwa ketentuan perampasan aset hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang tersebut diberlakukan.

Artinya, regulasi ini tidak berlaku surut untuk menjerat tindak pidana yang terjadi sebelum pemberlakuannya.

Pengesahan UU Perampasan Aset kini menjadi ujian berikutnya bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. Efektivitas aturan tersebut akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan yang transparan, pengawasan yang kuat, serta jaminan perlindungan hak masyarakat agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan.

Sebab, tujuan utama regulasi ini bukan sekadar mengambil harta pelaku kejahatan, melainkan memastikan hasil tindak pidana tidak terus dinikmati dan hak negara maupun korban dapat dipulihkan.

RADIT ADM
Author: RADIT ADM

Jurnalis