oleh

Catatan Discoverynews.id tentang peluang Sengketa Pilkades Nganjuk

NganjukDiscoverynews.id -Memperjelas ketentuan tentang masa jabatan kepala desa, berdasarkan Surat Edaran (SE) Bupati Nganjuk Nomor 100.3.4.2/4194/411.000/2026 tertanggal 20 November 2026 tentang Penegasan Persyaratan Masa Jabatan Bagi Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Tahun 2027 juga perlu dicermati dari sisi potensi sengketa administrasi pencalonan.

Surat Edaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SE Bupati Nomor 400.10.2/4027/411.000/2026. Dokumen ini ditujukan kepada para camat se-Kabupaten Nganjuk agar segera disosialisasikan serta diawasi pelaksanaannya bersama Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Panitia Pilkades.

Melalui SE ini ditegaskan bahwa persyaratan calon kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 33 huruf k Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terkait larangan menjabat lebih dari dua kali masa jabatan diterapkan dengan memadukannya bersama ketentuan peralihan pada Pasal 118 huruf a dan b undang-undang yang sama.

Sementara, ketentuan peralihan tersebut mengatur bahwa pada saat undang-undang mulai berlaku, kepala desa yang telah menyelesaikan dua periode masa jabatan sebelumnya, maupun yang tengah menjalani periode pertama dan kedua, tetap berhak mencalonkan diri kembali untuk satu periode lagi.

Potensi Sengketa Administrasi Pencalonan , Pemenuhan dan kesesuaian dokumen peralihan, dimana calon yang memenuhi kriteria Pasal 118 huruf a atau huruf b wajib melampirkan surat pernyataan bermaterai cukup serta Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang menerangkan bahwa pencalonan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 118 huruf a atau huruf b.

Sedangkan kalau terjadi ketidaksesuaian atau keterlambatan pemenuhan dokumen tambahan tersebut dapat memengaruhi proses penelitian dan verifikasi kelengkapan serta keabsahan administrasi bakal calon kepala desa.

Penerbitan Surat Edaran (SE) ini bertujuan utama untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran maupun pemahaman dalam pelaksanaan tahapan pencalonan kepala desa. Keseragaman pemahaman di antara seluruh pihak terkait menjadi landasan penting agar proses berjalan sesuai ketentuan.

Baca Juga  Forum RT-RW Paritmayor Menutup Celah Kejahatan: Edukasi dan Pengawasan Ketat di Sentra Usaha Barang Bekas

Mungkin perbedaan penafsiran atau pemahaman tersebut masih muncul di tengah berjalannya tahapan, hal ini berpotensi memicu timbulnya berbagai persoalan administratif dalam proses pencalonan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menghambat kelancaran dan keabsahan seluruh rangkaian pemilihan.

Panitia pemilihan kepala desa yang sudah ditetapkan harus menjalankan fungsi penelitian dan verifikasi terhadap kelengkapan serta keabsahan administrasi bakal calon kepala desa, seluruh rangkaian proses pemeriksaan ini dilaksanakan dengan senantiasa berpedoman penuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Panitia Pemilihan kepala desa dituntut untuk lebih cermat dalam memeriksa kesesuaian setiap berkas persyaratan dengan aturan yang ada menjadi faktor penentu yang sangat krusial. Dengan tingkat ketelitian yang tinggi, panitia dapat mencegah timbulnya berbagai persoalan maupun sengketa administratif pada tahap pencalonan

Investigasi dari Discoverynews.id menilai bahwa pencegahan sengketa administrasi sangat bergantung pada keseragaman pemahaman aturan serta ketertiban pemenuhan dan pemeriksaan berkas sejak awal tahapan pencalonan, juga diharapkan netralitas dari panitia Pilkades sangat diharapkan.

Dengan aturan yang jelas dan verifikasi yang tertib, potensi sengketa administratif pada Pilkades Serentak Gelombang II Tahun 2027 yang akan dilaksanakan 11 februari 2027, di Kabupaten Nganjuk dapat diminimalisir sejak awal.

( Red / Jatim )

 

 

 

Andi
Author: Andi