PANDEGLANG,DiscoveryNews.id — Kegiatan pelatihan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kabupaten Pandeglang yang digelar di Hotel Mutiara Carita pada 27–28 April 2026 berakhir ricuh. Insiden tersebut dipicu oleh kekecewaan peserta terhadap belum adanya solusi konkret terkait arah keberlanjutan program KDMP di daerah.
Pelatihan yang diikuti ratusan pengurus koperasi desa dari 339 desa/kelurahan ini dilaksanakan secara bertahap, dengan tahap pertama diikuti sebanyak 163 KDMP. Kegiatan tersebut pada awalnya bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan koperasi desa sebagai bagian dari program
pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, peserta menilai materi dan diskusi yang disampaikan belum mampu menjawab persoalan mendasar yang dihadapi koperasi di tingkat desa.
Forum Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kabupaten Pandeglang menegaskan bahwa kritik yang
disampaikan bukan bentuk penolakan terhadap program pemerintah pusat. Mereka tetap menyatakan dukungan terhadap kebijakan nasional, selama implementasinya berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum.
“Kami mendukung penuh program pemerintah pusat. Namun, kami
membutuhkan kejelasan implementasi di lapangan yang transparan, akuntabel, serta memiliki arah keberlanjutan yang jelas bagi KDMP ke depan,” ujar Entis Sumantri, perwakilan Forum KDMP Pandeglang.
Peserta juga mengungkapkan kekhawatiran adanya potensi penyalahgunaan program untuk kepentingan kelompok tertentu. Mereka menekankan pentingnya
profesionalisme dalam penunjukan pengurus koperasi di daerah agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai koperasi dijadikan alat kepentingan kelompok. Pengurus harus profesional, bukan berdasarkan
kepentingan golongan. Kami meminta penjelasan terbuka agar program ini benar-benar memberi manfaat,” lanjutnya.
Selain itu, minimnya ruang dialog yang substansial selama pelatihan turut menjadi sorotan. Peserta menilai aspirasi dan keluhan mereka tidak terserap secara maksimal, sehingga memicu ketegangan yang berujung pada kericuhan di akhir kegiatan.
Sebagai tindak lanjut, Forum KDMP Pandeglang mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan dan tata kelola program KDMP di tingkat kabupaten. Evaluasi tersebut mencakup aspek perencanaan, pendampingan, hingga mekanisme pengawasan, termasuk kejelasan regulasi dan roadmap pengembangan koperasi desa yang berkelanjutan.
Lebih tegas, forum juga menyatakan sikap menolak dan memboikot kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh PT Garuda Solusi Kreatif (GSK). Mereka meminta agar seluruh agenda pelatihan lanjutan dihentikan sementara hingga terdapat solusi konkret bagi keberlangsungan KDMP di Kabupaten Pandeglang.
Sorotan juga diarahkan pada anggaran pelatihan yang disebut mencapai Rp14.980.000 per KDMP, yang dipotong langsung melalui bank penyalur. Hal ini dinilai perlu transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas.
Forum KDMP Pandeglang turut meminta kehadiran sejumlah pihak terkait, antara lain PT Agrinas, pimpinan PT GSK, Dandim 0601, Kementerian Koperasi RI, Dinas Koperasi Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten Pandeglang,
guna memberikan penjelasan komprehensif dan solusi nyata atas persoalan yang terjadi.
Peristiwa ini menjadi catatan penting bahwa keberhasilan program pemberdayaan masyarakat tidak hanya bergantung pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada komitmen seluruh pihak dalam menjaga transparansi,
akuntabilitas, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas.
( Red/TiMs ).
