Jakarta, Discoverynews.id – Komisi VI DPR RI berencana memanggil PT Pertamina (Persero) untuk meminta penjelasan terkait dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, termasuk potensi peralihan konsumsi masyarakat dari Pertamax ke Pertalite yang dikhawatirkan dapat memengaruhi ketersediaan stok BBM bersubsidi.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menilai penyesuaian harga BBM nonsubsidi tidak dapat dilepaskan dari kondisi global yang masih penuh ketidakpastian. Menurutnya, konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak menjadi faktor yang membebani sektor energi nasional.
Ia mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM berpotensi meningkatkan biaya logistik yang pada akhirnya dapat mendorong kenaikan harga barang dan jasa di tingkat konsumen. Karena itu, DPR berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas inflasi agar daya beli masyarakat tidak semakin tertekan.
Selain itu, Komisi VI juga menaruh perhatian terhadap dampak kebijakan tersebut terhadap pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM). Kenaikan biaya operasional dikhawatirkan dapat mengurangi produktivitas usaha hingga berpotensi memicu pengurangan tenaga kerja.
Dalam pemanggilan mendatang, DPR akan meminta penjelasan dari PT Pertamina (Persero) mengenai dampak kenaikan BBM terhadap kinerja perusahaan serta kesiapan distribusi energi nasional. Salah satu fokus pembahasan adalah kemungkinan migrasi konsumen dari BBM nonsubsidi ke Pertalite yang dapat meningkatkan tekanan terhadap pasokan BBM bersubsidi.
Komisi VI menegaskan akan terus melakukan pengawasan agar kebijakan energi yang diambil pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal negara, stabilitas ekonomi, dan perlindungan terhadap masyarakat serta dunia usaha.
(Redaksi Discoverynews.id)
Komentar