Pembangunan Irfom di Desa Idaman Disorot, GWI Banten Minta Transparansi dan Evaluasi

Dedi menilai, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program pemerintah, terlebih pembangunan tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat petani.

“Setiap anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan harus disertai asas keterbukaan. Jika ada keluhan dari warga mengenai kurangnya transparansi, hal itu perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” ujar Dedi Supandi.

Menurutnya, keberadaan Koordinator Penyuluh (Korluh) Pertanian Kecamatan Patia dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Desa Idaman juga penting dalam konteks pembinaan dan pendampingan kelompok tani sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Dedi mendorong agar proses pendampingan dan pengawasan terhadap program pertanian dilakukan secara optimal, sehingga apabila terdapat persoalan dalam pelaksanaan kegiatan dapat segera diketahui dan diklarifikasi.

Selain itu, ia meminta pihak pengelola kegiatan maupun instansi terkait memberikan informasi yang mudah diakses masyarakat, antara lain mengenai pelaksanaan kegiatan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap program tersebut.

“Kalau memang ada pertanyaan atau keluhan dari masyarakat, sebaiknya dijawab melalui komunikasi dan penjelasan yang jelas. Jangan sampai informasi yang tidak lengkap berkembang menjadi persepsi yang berbeda-beda,” katanya.

Dedi juga meminta dinas teknis di tingkat Kabupaten Pandeglang melakukan peninjauan apabila diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan serta tujuan pembangunan dapat tercapai.

Menurut dia, evaluasi tidak harus dimaknai sebagai bentuk tuduhan terhadap pihak tertentu, melainkan sebagai langkah untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Kami berharap semua pihak mengedepankan klarifikasi dan dialog. Jika ada persoalan, mari diselesaikan berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan asumsi,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat, kelompok tani, pemerintah, dan insan pers memiliki peran masing-masing dalam mengawal program pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dedi berharap komunikasi antara pihak terkait dengan Kelompok Tani Rikrik Gemi serta masyarakat Desa Idaman dapat dilakukan secara terbuka sehingga setiap keluhan maupun pertanyaan dapat memperoleh penjelasan yang memadai.

Menunggu Klarifikasi Pihak Terkait

Hingga berita ini disusun, keluhan masyarakat dan pernyataan Dedi Supandi tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan mengenai adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pembangunan IRP di Desa Idaman.

Redaksi masih membuka ruang konfirmasi kepada Korluh Pertanian Kecamatan Patia, PPL Desa Idaman, dinas teknis terkait, pihak pengelola kegiatan, serta Kelompok Tani Rikrik Gemi untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan program tersebut.

Keterangan dari pihak-pihak terkait diperlukan agar informasi yang disampaikan kepada publik dapat diuji secara berimbang berdasarkan fakta dan data yang tersedia.

Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi atau menyimpulkan adanya kesalahan pihak tertentu. Setiap pihak yang disebut tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan sesuai fakta yang dimilikinya.