CIANJUR, DiscoveryNews.id– Sebuah video beredar luas di media sosial memperlihatkan momen yang menyayat hati nurani publik Cianjur. Dalam video bertuliskan “POV: Kebahagiaan tukang becak di Cianjur setelah dapat becak listrik dari Presiden Prabowo”, tampak Bupati Cianjur, dr. Mohammad Wahyu Ferdian, berdiri di atas panggung melempar-lemparkan uang ke kerumunan warga yang saling berebut di bawahnya. Gaya yang dikenal dengan istilah ‘nyawer’.
Momen hura-hura itu kontras 180 derajat dengan jeritan rakyat miskin Cianjur di bawah.
Eksklusif
Momen Terbaik Hari Ini
Jelajahi kumpulan foto pilihan dengan cerita visual yang memukau dan penuh inspirasi di balik setiap lensanya.
Di saat yang sama, ribuan warga Cianjur justru sedang berjuang untuk bisa berobat gratis. Sejak terbitnya Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 400.7/2/2026 pada 1 Agustus 2026 tentang Pemberhentian Pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC), status kepesertaan BPJS Kesehatan warga miskin banyak yang nonaktif.
Data Dinas Kesehatan sendiri mencatat, ada 240 ribu peserta PBI yang dicoret pemerintah pusat. Akibatnya cakupan keaktifan anjlok dari 81,54% menjadi hanya 78%, di bawah syarat minimal UHC Prioritas 80%. Warga baru tahu kartunya mati saat sudah terbaring di IGD RSUD Sayang.
Ketua DPD PSI Cianjur Anggarda Giri Rajati bahkan menyebut fenomena ini sebagai “Kartu yang Aktif, Layanan yang Belum Tentu Ada”. LBH Cianjur dan 234 SC mencatat banyak warga miskin ditolak berobat karena sistem Non Cut Off tidak berjalan mulus di lapangan.
Ironinya, anggaran UHC Cianjur tahun 2026 mencapai Rp293,6 Miliar untuk membiayai 372.772 jiwa. Cianjur Government Watch (CGW) menyebut 800 ribu warga bahkan tidak tahu dirinya sudah didaftarkan BPJS oleh Pemda, sehingga manfaatnya tidak pernah dirasakan.
Pertanyaannya sederhana:
Untuk apa Pemkab hamburkan anggaran ratusan miliar untuk penghargaan UHC Awards di Jakarta pada Januari 2026 lalu, jika pada Agustus 2026 justru dihentikan sendiri lewat surat edaran?
Untuk apa gaya nyawer uang di atas panggung, jika di bawah panggung rakyat masih bingung harus bayar pakai apa saat anaknya sakit?
Bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo untuk tukang becak memang patut diapresiasi. Itu adalah program pusat untuk ekonomi kerakyatan. Tapi cara merayakannya dengan melempar-lempar uang di tengah kerumunan yang berdesak-desakan, di saat jaminan kesehatan dasar rakyatnya sedang sekarat, jelas melukai rasa keadilan.
Rakyat Cianjur tidak butuh pemimpin yang pandai joget dan nyawer. Rakyat Cianjur butuh pemimpin yang memastikan ketika mereka sakit, KTP dan KK mereka cukup untuk berobat, tanpa harus gadai sawah.
Sampai berita ini diturunkan, Pemkab Cianjur memang telah mencabut SE penghentian UHC lewat SE baru Nomor 400.7/3/2026 pada 9 September 2026. Namun pencabutan di atas kertas tidak otomatis mengaktifkan kembali 442.918 jiwa yang sudah terlanjur dinonaktifkan. Masih butuh verifikasi dan validasi berbelit.
Jika memang ada uang untuk disawer, kenapa tidak ada uang untuk menalangi premi BPJS warga miskin yang hanya Rp42 ribu per jiwa per bulan?
Author: Tomi Hendrawan
Komentar