GORONTALO, Discoverynews.id – Momen menarik terjadi saat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyapa Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Grand Ballroom Convention, Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menanyakan hubungan keluarga Idah Syahidah dengan Presiden ke-3 Republik Indonesia, B.J. Habibie. Pertanyaan itu disampaikan saat Presiden menyapa para kepala daerah yang hadir dalam kegiatan nasional tersebut.
“Wakil Gubernur Gorontalo, Saudari Idah Syahidah Rusli Habibie, masih keluarga Pak B.J. Habibie?” tanya Presiden Prabowo.
Idah yang mendapat sapaan langsung dari Presiden kemudian berdiri dan menjawab dengan tegas, “Siap, masih, Pak.” Jawaban tersebut disambut tepuk tangan para peserta Rakornas.
Rakornas TPAKD 2026 mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Forum tersebut dihadiri para gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia. Rakornas menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam kegiatan itu, Presiden Prabowo juga meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Pembentukan dewan tersebut diharapkan dapat memperkuat inklusi keuangan, memperluas kepemilikan rekening, serta meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat hingga tingkat keluarga.
Usai kegiatan, Wagub Gorontalo Idah Syahidah menyampaikan bahwa pemerintah pusat berencana mengalokasikan anggaran besar bagi daerah pada tahun mendatang untuk mendukung berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Bapak Presiden ingin memastikan petani, nelayan, pelaku UMKM, dan keluarga di seluruh Indonesia memiliki kesempatan untuk tumbuh, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan. Sebab, ekonomi yang kuat adalah ekonomi yang manfaatnya dirasakan secara nyata oleh rakyat,” ujar Idah.
Menurut Idah, perluasan akses keuangan harus diiringi kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh layanan keuangan sesuai kebutuhan, baik untuk mengembangkan usaha maupun memperkuat perekonomian keluarga.
Ia berharap sinergi yang dibangun melalui Rakornas TPAKD 2026 mampu memperluas jangkauan layanan keuangan, terutama bagi masyarakat di daerah yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan.
Melalui forum tersebut, pemerintah diharapkan semakin memperkuat langkah bersama untuk membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, dan keluarga Indonesia, sehingga akses keuangan dapat menjadi salah satu pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Author: Gilang Sulbar
