Dalam dunia jurnalistik, kebenaran tidak seharusnya ditentukan oleh siapa yang berbicara, melainkan oleh seberapa kuat bukti yang mendukung sebuah pernyataan. Namun, dalam praktik komunikasi publik, sering kali muncul fenomena Appeal to Authority, sebuah teknik argumentasi yang menjadikan otoritas, jabatan, gelar akademik, atau popularitas seseorang sebagai landasan untuk membenarkan suatu pendapat.
Sekilas, teknik ini terlihat meyakinkan. Ketika seorang pejabat berbicara, masyarakat cenderung mempercayainya karena posisi yang dimiliki. Ketika seorang akademisi menyampaikan pendapat, publik menganggap pernyataannya memiliki dasar ilmiah. Begitu pula ketika seorang tokoh terkenal menyampaikan klaim, pengaruh dan popularitasnya dapat membuat orang lain menerima pernyataan tersebut tanpa mempertanyakan kebenarannya.
Padahal, otoritas tidak selalu identik dengan kebenaran.
Filsuf Yunani, Aristoteles, melalui pemikirannya tentang retorika menjelaskan bahwa kredibilitas pembicara atau ethos merupakan salah satu unsur penting dalam meyakinkan audiens. Namun, kredibilitas tidak boleh berdiri sendiri. Argumentasi dan bukti tetap menjadi bagian penting dalam membangun kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Fisikawan Albert Einstein pernah menyampaikan gagasan yang sering dikutip:
“Blind belief in authority is the greatest enemy of truth.”
Artinya, kepercayaan buta terhadap otoritas merupakan musuh besar kebenaran. Pesan ini menjadi pengingat bahwa seseorang tidak boleh kehilangan daya kritis hanya karena berhadapan dengan figur yang memiliki kekuasaan, gelar, atau reputasi.
Pemikir dan ilmuwan Carl Sagan juga mengingatkan melalui prinsip skeptisisme ilmiah bahwa klaim yang luar biasa membutuhkan bukti yang kuat. Dalam konteks jurnalistik, prinsip ini berarti setiap pernyataan harus diuji, bukan sekadar diterima karena disampaikan oleh seseorang yang dianggap memiliki kewenangan.
Di sinilah Appeal to Authority menjadi persoalan serius. Ketika jabatan menggantikan bukti, popularitas mengalahkan fakta, dan gelar akademik digunakan untuk membungkam pertanyaan, ruang publik dapat berubah menjadi arena penerimaan informasi tanpa pemeriksaan.
Dalam jurnalistik, pendapat seorang ahli memang penting sebagai sumber informasi. Namun, wartawan tetap memiliki kewajiban untuk memeriksa kompetensi narasumber, konteks pernyataan, data pendukung, serta kemungkinan adanya kepentingan di balik informasi yang disampaikan.
Seorang pejabat memiliki kewenangan untuk menjelaskan kebijakan, tetapi bukan berarti seluruh pernyataannya otomatis benar. Seorang akademisi memiliki keahlian dalam bidang tertentu, tetapi pendapatnya di luar kompetensi keilmuannya tetap harus diuji. Bahkan, lembaga resmi sekalipun tidak boleh ditempatkan sebagai sumber kebenaran yang kebal terhadap kritik.
Filsuf René Descartes pernah memperkenalkan prinsip keraguan metodis, yakni menguji sesuatu sebelum menerimanya sebagai kebenaran. Prinsip ini memiliki relevansi kuat dengan kerja jurnalistik. Keraguan bukan berarti menolak semua informasi, melainkan menjadi pintu masuk untuk melakukan verifikasi.
Appeal to Authority juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen propaganda. Seseorang dapat menggunakan nama besar, jabatan, gelar, atau dukungan tokoh berpengaruh untuk membangun kesan bahwa suatu informasi tidak perlu diperdebatkan. Strategi ini berpotensi membentuk opini publik, mengarahkan persepsi masyarakat, bahkan menutupi kelemahan sebuah argumentasi.
Dalam situasi seperti ini, media tidak boleh sekadar menjadi pengeras suara bagi pihak yang memiliki kekuasaan atau pengaruh. Wartawan harus berani mengajukan pertanyaan, meminta bukti, menguji pernyataan, dan memberikan ruang kepada pihak yang relevan untuk menyampaikan perspektif berbeda.
Jurnalisme bukan tentang siapa yang paling tinggi jabatannya, siapa yang paling banyak pengikutnya, atau siapa yang paling lantang berbicara. Jurnalisme adalah tentang bagaimana sebuah informasi diuji sebelum disampaikan kepada publik.
Sebab, ketika otoritas ditempatkan di atas fakta, masyarakat berisiko kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis. Dan ketika popularitas menggantikan verifikasi, informasi dapat berubah menjadi alat pembentukan persepsi, bukan sarana pencarian kebenaran.
Pada akhirnya, seorang jurnalis harus memahami bahwa menghormati narasumber bukan berarti membenarkan seluruh perkataannya. Mengutip seseorang bukan berarti menyetujui pendapatnya. Begitu pula memberitakan pernyataan pejabat bukan berarti menjadikan media sebagai pembenar kebijakan.
Kredibilitas sebuah informasi tidak lahir dari besarnya nama orang yang mengucapkannya, melainkan dari kekuatan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena tugas jurnalisme bukan menjaga kehormatan kekuasaan, melainkan menjaga agar kebenaran tetap memiliki ruang untuk diperiksa, diperdebatkan, dan disampaikan kepada publik.
Author: jihad
