Kupang, DiscoveryNewsId_Kritikan pedas dilayangkan berbagai pihak atas kasus dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan yang menyerat nama Bupati Kupang, Yosef Lede. Hal tersebut pun tak luput dari kecaman Ikatan Kaum Intelektual Fatuleu (IKIF).
Ketua IKIF Fatuleu, Marsel Nomeni, menilai kasus tersebut merupakan persoalan serius yang menyangkut harkat dan martabat perempuan serta integritas seorang pemimpin. Kasus ini tidak boleh disepelekan.
Berdasarkan informasi yang disampaikan IKIF, peristiwa bermula ketika korban disebut mendapat tawaran pekerjaan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kupang.
Namun dalam rangkaian peristiwa yang kini menjadi sorotan, korban diduga kemudian berada di kamar Bupati Kupang.
Pertanyaan inilah yang dilontarkan Marsel Nomeni dengan keras:
“Yang menjadi pertanyaan dari saya, bagaimana korban bisa berada di kamar Bupati Kupang, apa yang terjadi, atau terdapat penyalahgunaan posisi dan kekuasaan? Ini menjadi pertanyaan serius dari saya untuk bisa menjawab rasa ingin tahu publik juga,” kata Marsel Nomeni.
Marsel menegaskan, penyidik harus mengungkap bagaimana peristiwa awal sehingga terjadi hal seperti ini. Penyidik harus memastikan keterangan para pihak, serta memeriksa semua bukti agar perkara ini tidak hanya berhenti begitu saja pada spekulasi publik.
Jabatan bukan alasan dapat perlakuan istimewa
Ketua IKIF menegaskan, jabatan sebagai kepala daerah tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk mendapat perlakuan istimewa dalam proses hukum.
“Ini persoalan menyangkut kemanusiaan dan harga diri perempuan. Maka IKIF menegaskan segala bentuk sikap maupun tindakan yang berpotensi mengabaikan persoalan ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai jabatan menjadi tolak ukur untuk menghindari proses tindak pidana ini,” tegasnya.
“Jangan ada perlindungan atau pengampunan terhadap pihak mana pun yang melakukan kejahatan, apalagi ini bicara soal harga diri perempuan. Hukum harus berlaku secara adil, baik itu bagi masyarakat biasa maupun pejabat publik,” lanjutnya.
IKIF Ancam Turun ke jalan dan Geruduk Mapolda NTT
Marsel menekankan, jika penanganan perkara ini tidak mampu diatasi oleh pihak kepolisian atau pihak terkait, IKIF akan menempuh segala cara untuk mendapatkan keadilan.
Keterbukaan dari pihak kepolisian atau pihak terkait dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik, apalagi masyarakat Kabupaten Kupang.
“Jika penanganan perkara ini tak disampaikan secara detail dan terus menimbulkan pertanyaan dari masyarakat, maka kami akan turun ke jalan dan menggeruduk Mapolda NTT. Kami meminta Kapolda harus memastikan kasus ini wajib diusut sampai tuntas,” tegas Marsel.
IKIF juga menyoroti keterbukaan komunikasi publik Polda NTT.
Berdasarkan pantauan wartawan di Mapolda NTT, Jumat, 13 November 2026, upaya meminta konfirmasi langsung kepada Humas Polda NTT maupun Kanit PPA-PPO belum mendapatkan hasil karena pejabat yang hendak ditemui tidak berhasil dijumpai.
Marsel Nomeni menegaskan, pihaknya tidak meminta polisi membuka identitas korban. Yang diminta adalah informasi mengenai perkembangan penanganan perkara disampaikan secara profesional kepada publik.
“Kami tak meminta untuk membuka identitas korban, namun informasi mengenai perkembangan penanganan perkara perlu disampaikan secara profesional kepada publik atau masyarakat,” ujarnya.
Ketua IKIF menyampaikan bahwa perjuangan mengawal kasus ini bukan untuk menghakimi seseorang sebelum adanya bukti hukum, melainkan memastikan bahwa proses hukum berjalan tanpa diskriminasi dan tidak tunduk pada kekuasaan.
“Asas praduga tidak bersalah harus tetap dihormati, namun hal tersebut juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menghambat pengungkapan fakta dan mengabaikan hak korban,” tutup Marsel.
***Red
Author: Risal Boimau
